Badan Gizi Nasional Tutup Permanen 833 Dapur Program Makan Bergizi Gratis

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, memaparkan perincian penertiban operasional dapur tersebut dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Juli. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Sudaryono, unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mengalami penutupan tersebar secara luas di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah III yang mencakup area Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, serta Papua mencatat jumlah penutupan terbanyak, yakni mencapai 424 unit dapur. Selanjutnya, di wilayah II yang meliputi Jawa dan Madura, terdapat 311 dapur yang dihentikan operasionalnya. Sementara itu, untuk wilayah I di Sumatra, data tertulis mencatat sebanyak 97 unit dapur ditutup, meskipun dalam pernyataan lisan saat konferensi pers Sudaryono sempat menyebutkan angka 98 unit untuk wilayah Sumatra dari total keseluruhan 833 dapur yang terkena sanksi penangguhan operasional.

Baca Juga

Enam Dokter Internship Meninggal sejak Februari 2026, Perlindungan Tenaga Kesehatan Disorot

Penutupan permanen terhadap ratusan dapur program Makan Bergizi Gratis ini diiringi dengan penerapan sanksi finansial yang tegas dari Badan Gizi Nasional. Sudaryono menegaskan bahwa seluruh unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang ditutup secara permanen tidak akan menerima pembayaran dalam bentuk apa pun atas operasional yang telah dilakukan. Kebijakan penindakan ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan prosedur penanganan atau kebijakan yang diterapkan pada masa sebelumnya. Pada aturan terdahulu, unit dapur yang mengalami penangguhan atau status suspend masih tetap mendapatkan pembayaran dari pihak badan. Namun, di bawah kebijakan yang berlaku saat ini, status penangguhan permanen akibat pelanggaran langsung berkonsekuensi pada penghentian seluruh aliran pembayaran tanpa terkecuali.

Tindakan penjatuhan sanksi berat berupa penutupan permanen tersebut didasarkan pada temuan pelanggaran serius terkait standar teknis operasional dapur. Sudaryono menjelaskan bahwa aspek-aspek pelanggaran yang dilakukan oleh ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu mencakup masalah higienitas serta sanitasi lingkungan kerja dapur. Selain kedua aspek kebersihan pokok tersebut, Badan Gizi Nasional juga menemukan pelanggaran menyangkut ketersediaan dan kelayakan Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL. Seluruh ketentuan mengenai higienitas, sanitasi, dan standar Instalasi Pengolahan Air Limbah tersebut merupakan kriteria wajib yang sebelumnya telah ditetapkan secara resmi oleh Badan Gizi Nasional bagi seluruh penyedia layanan program Makan Bergizi Gratis.

Baca Juga

Purbaya Tegaskan Danantara Tidak Punya Hak Suara di KSSK, Perannya Sebatas Memberikan Masukan

Sebelum sanksi penutupan permanen dijatuhkan, Badan Gizi Nasional sebenarnya telah menjalankan prosedur pembinaan dengan memberikan peringatan kepada unit-unit dapur yang bermasalah. Otoritas gizi nasional tersebut telah meminta para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak memenuhi persyaratan agar segera melakukan perbaikan operasional. Selain memberikan peringatan, pihak badan juga telah menyediakan tenggat waktu tertentu bagi dapur-dapur tersebut untuk membenahi kekurangan pada fasilitas higienitas, sanitasi, maupun Instalasi Pengolahan Air Limbah mereka. Akan tetapi, hingga tenggat waktu yang diberikan berakhir, perbaikan yang disyaratkan tidak kunjung dilakukan oleh pihak pengelola dapur. Kegagalan dalam memenuhi standar kelayakan dalam batas waktu yang telah ditentukan itulah yang pada akhirnya mendorong Badan Gizi Nasional mengambil keputusan akhir untuk menangguhkan operasional 833 dapur tersebut secara permanen.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap