Sektor konstruksi dan infrastruktur badan usaha milik negara (BUMN) kini menjadi salah satu fokus utama dalam agenda reformasi yang dijalankan oleh BPI Danantara. Langkah penataan dan transformasi di sektor ini diarahkan untuk menyehatkan kembali kondisi korporasi sekaligus memastikan kelangsungan proyek-proyek strategis nasional, termasuk percepatan pembangunan Jalan Tol Sumatra melalui kerja sama dengan sektor swasta.
Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, mengungkapkan kondisi fundamental perusahaan-perusahaan pelat merah di sektor jasa konstruksi atau BUMN karya. Dari total tujuh BUMN karya yang beroperasi, tercatat hanya ada tiga entitas yang berada dalam kondisi keuangan sehat, yakni Nindya Karya, Brantas Abipraya, dan Hutama Karya.
Sebaliknya, perusahaan BUMN karya selebihnya masih terbebani oleh masalah finansial mendasar. Kondisi tersebut tercermin dari akumulasi utang konsolidasi yang mencapai angka Rp 180 triliun, mencakup kewajiban pada tingkat induk hingga anak perusahaan.
Abu Vulkanik Ganggu Penerbangan, Ini Biaya yang Bikin Maskapai Boncos
Fokus Bisnis Kontraktor dan Pelepasan Non-Inti
Guna memulihkan kondisi keuangan serta operasional BUMN karya yang bermasalah, BPI Danantara menyiapkan skema konsolidasi dan penataan model bisnis. Melalui kebijakan restrukturisasi ini, seluruh BUMN karya diwajibkan untuk memusatkan kembali kegiatannya pada bisnis utama sebagai perusahaan kontraktor.
Dengan adanya kebijakan konsolidasi tersebut, BUMN karya tidak lagi diperbolehkan menjalankan lini bisnis non-inti tambahan di luar jasa konstruksi. Unit-unit usaha non-inti yang selama ini dijalankan, seperti jaringan fiber optik, properti, pengelolaan air, hingga bisnis perhotelan, akan dihentikan atau ditertibkan agar perusahaan dapat fokus pada kompetensi intinya.
Pertamina Sebut tak Ada Komplain Signifikan dari Pengguna B50
Gandeng Lembaga Hukum dan Target Penyelesaian 2026
Dalam proses penanganan dan penuntasan persoalan di tubuh BUMN karya, Danantara menjalin koordinasi erat dan bekerja sama dengan berbagai kementerian serta lembaga penegak hukum dan pengawasan. Institusi yang dilibatkan mencakup Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Hukum (Kemenkum), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dony Oskaria menargetkan seluruh rangkaian penyelesaian persoalan BUMN karya dapat tuntas pada akhir 2026. Keberhasilan transformasi ini diharapkan tidak hanya memulihkan ketahanan BUMN karya, tetapi juga mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah, termasuk memastikan proyek Jalan Tol Sumatra tetap berjalan secara berkelanjutan dengan kemitraan pihak swasta.
