Badan Pusat Statistik (BPS) telah memutakhirkan data ekonomi milik Timbul (49), seorang pengemudi becak motor asal Lendah, Kulon Progo. Setelah pembaruan data dilakukan, status klasifikasi tingkat kesejahteraan Timbul yang sebelumnya sempat tercatat berada pada kelompok desil 9 kini telah resmi dialihkan ke kategori desil 3.
Kendala Pengurusan Keringanan Biaya Kuliah
Kategori desil tersebut pertama kali diketahui oleh Timbul ketika mendatangi Kantor Kalurahan Lendah dua pekan lalu untuk mengurus surat keterangan tidak mampu (SKTM). Dokumen SKTM tersebut diperlukan Timbul sebagai syarat utama dalam mengajukan keringanan biaya perkuliahan serta bantuan beasiswa lewat Program Indonesia Pintar (PIP).
Pengajuan bantuan tersebut ditujukan bagi putra sulungnya, Lucky, yang telah dinyatakan diterima di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) melalui jalur mandiri. Atas kelulusan tersebut, Timbul dihadapkan pada kewajiban untuk membayar uang masuk perguruan tinggi sebesar Rp 15 juta.
Pemerintah Siapkan Perlinsos Digital Berbasis AI untuk Penyaluran Bansos Langsung ke Rekening
Namun, saat Timbul mengurus administrasi di balai desa, Pak Lurah yang bertugas memeriksa data menemukan bahwa Timbul justru tercatat masuk ke dalam desil 9. Pengalaman tersebut diungkapkan oleh Timbul saat ditemui di kediamannya pada Senin (24/8/2026).
Keterangan Kepala BPS Terkait Pemutakhiran Data
Menanggapi situasi tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa data Timbul kini telah selesai diperbaiki. Dengan penempatan terbaru di desil 3, catatan tingkat kesejahteraan Timbul telah dinyatakan sesuai dengan kondisi perekonomiannya yang sebenarnya.
Danantara Siapkan KDKMP Jadi Saluran Distribusi Subsidi Pemerintah
Amalia menerangkan bahwa ketidaksesuaian data pada awalnya terjadi akibat status data yang belum mengalami pemutakhiran. Hal tersebut dikarenakan Timbul belum memasukkan data terbarunya ke dalam kanal pemutakhiran yang tersedia.
Keterangan tersebut disampaikan Amalia kepada para wartawan saat berada di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Jumat (28/8/2026). Amalia menegaskan pentingnya partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembaruan data, sehingga catatan pemutakhiran dapat terus mencerminkan tingkat kesejahteraan keluarga secara akurat.
