Komunikasi antarpimpinan partai politik terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mulai memunculkan sejumlah skenario teknis. Salah satu poin utama yang menjadi materi perbincangan para ketua umum partai adalah penetapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai ambang batas tersebut telah bergulir. Menurut Dede, angka 4 persen atau 5 persen saat ini menjadi opsi paling kuat yang berkembang dalam diskusi lintas partai, kendati belum ada keputusan final yang disepakati.
Dede menilai besaran 4 persen atau 5 persen merupakan pilihan yang masuk akal dibanding angka yang lebih tinggi. Menurutnya, jika ambang batas dinaikkan hingga 7 persen, angka tersebut berpotensi terlalu tinggi dan sulit dijangkau, sehingga kisaran 4 hingga 5 persen dipandang masih berada dalam rasio yang tepat.
Politik Negeri Panas, 2 Pejabat Kementerian Keuangan Mengundurkan Diri
Dalam proses perumusannya, penyusunan opsi pada RUU Pemilu tersebut tidak hanya merujuk pada kesepakatan partai politik semata. Dede menjelaskan bahwa perumusan itu turut mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), masukan dari kalangan akademisi dan kelompok masyarakat sipil, hingga peluang pemanfaatan desain DPR versi terdahulu.
Selain ambang batas parlemen, pembahasan regulasi pemilu tersebut juga menyentuh isu ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Wacana ini berkaitan erat dengan rencana pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional sendiri mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden, sehingga penataan posisi DPRD perlu dirumuskan secara konstitusional.
Pimpinan Partai Sudah Komunikasi Bahas RUU Pemilu, Opsi Threshold 4-5% Menguat
Terkait pencalonan presiden, Dede menilai putusan MK yang menetapkan ambang batas 0 persen sudah tepat karena mampu membuka ruang kompetisi secara lebih luas bagi para kandidat.
Seluruh draf hasil komunikasi dan pematangan opsi RUU Pemilu tersebut nantinya tidak langsung disahkan, melainkan akan diserahkan ke Komisi II DPR untuk diproses dan dibahas lebih lanjut secara formal.
