Mengapa keinginan Donald Trump untuk kembali berdialog dengan Kim Jong Un mendapat respons dingin dari Pyongyang? Pertanyaan ini mengemuka seiring langkah diplomatik Presiden Amerika Serikat (AS) yang secara terbuka menyatakan niatnya untuk bertemu kembali dengan pemimpin tertinggi Korea Utara tersebut pada akhir tahun ini. Kendati AS mencoba membuka jalan dengan memangkas skala latihan militer gabungan Ulchi Freedom Shield bersama Korea Selatan, Korea Utara menetapkan syarat berstandar tinggi yang menuntut pergeseran fundamental dalam kebijakan Washington.
Langkah Trump untuk merajut kembali komunikasi dengan Pyongyang didorong oleh ambisi mengamankan kemenangan politik di panggung global. Upaya ini berlangsung di tengah tekanan perang enam bulan yang menguras energi di Iran tanpa kejelasan prospek akhir konflik. Selain itu, Trump juga berpotensi melakukan perjalanan ke kawasan Asia untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen, China, pada akhir tahun, yang membuka celah logistik bagi terwujudnya pertemuan tingkat tinggi bilateral.
Meski pihak Departemen Luar Negeri AS menegaskan komitmen mereka terhadap denuklirisasi penuh dan tetap terbuka pada diplomasi tanpa prasyarat, Pyongyang memberikan tanggapan berbeda. Adik perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong, secara tegas menepis anggapan adanya niat baik di balik pemangkasan latihan militer AS-Korea Selatan dan membantah keberadaan kontak terbaru antara kedua pemimpin. Sikap keras tersebut turut ditegaskan lewat aksi militer nyata ketika Korea Utara menembakkan sekitar sepuluh rudal balistik di lepas pantai timurnya pada hari Kamis.
Hyundai Lagi Apes, 40 Ribu Buruh Mogok Kerja Besar-Besaran
Peneliti Senior Stimson Center, Jenny Town, menjelaskan bahwa prasyarat yang diajukan Pyongyang menjadi rintangan super berat bagi Washington. Korea Utara menuntut penghapusan seluruh elemen kebijakan AS yang dianggap bermusuhan, pengakuan mutlak atas status negara bersenjata nuklir, atau setidaknya penghentian resmi agenda denuklirisasi sebagai tujuan utama diplomasi AS. Kondisi ini berbeda jauh dibandingkan pertemuan bersejarah kedua negara pada 2018 dan 2019, yang kala itu kandas akibat tuntutan sepihak AS agar Pyongyang melepaskan seluruh persenjataan nuklirnya.
Posisi tawar Pyongyang saat ini dinilai jauh lebih kuat dibandingkan masa jabatan pertama Trump, sehingga insentif Kim Jong Un untuk sekadar mengejar pelonggaran sanksi ekonomi kian menipis. Perekonomian Korea Utara tetap berputar berkat peningkatan hubungan dagang dengan China serta kemitraan strategis dengan Rusia. Pyongyang bahkan aktif mengirim ribuan pasukan dan perlengkapan tempur, termasuk rudal, guna mendukung operasi militer Rusia di Ukraina. Situasi pertahanan terpisah dari keakraban personal, sebagaimana dinilai akademisi Lim Eul-chul, bahwa respons Korut memisahkan relasi pribadi kedua tokoh dari doktrin militer negara.
Kabut Asap Lintas Batas Memburuk, 591 Sekolah di Sarawak Ditutup
Pintu diplomasi sebenarnya belum sepenuhnya terkunci rapat. Menurut Peneliti Senior Institut Unifikasi Nasional Korea, Hong Min, pernyataan resmi Pyongyang yang sengaja menghindari isu keterlibatan AS dalam perang Iran di Timur Tengah merupakan manuver halus agar tidak menyinggung Trump secara personal, sembari membiarkan opsi negosiasi tetap terbuka. Di sisi lain, kendati pemerintah Korea Selatan secara pribadi reseptif terhadap manuver Trump, para pejabat di Seoul tetap skeptis terhadap manfaat pemangkasan latihan militer bagi keamanan kawasan.
