Ekspor Nikel Indonesia Tersendat Kandungan Logam Tanah Jarang, Pemerintah Siapkan Solusi

Adanya kandungan mineral ikutan ini secara langsung memberikan dampak nyata pada aktivitas perdagangan internasional Indonesia. Berdasarkan laporan yang ada, sejumlah pengiriman produk nickel pig iron (NPI) terpaksa tertahan dan tidak bisa langsung dikirim ke negara tujuan. Penahanan ini dilakukan karena pengiriman NPI tersebut harus menjalani proses pengujian tambahan terlebih dahulu. Pengujian tambahan ini difokuskan untuk memeriksa kadar kandungan Logam Tanah Jarang di dalamnya, yang menjadi syarat wajib sebelum otoritas terkait dapat menerbitkan izin ekspor untuk komoditas tersebut.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara mendalam mengenai persoalan ini. Dari hasil pengecekan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, ditemukan fakta bahwa beberapa produk hasil hilirisasi mineral memang masih terbukti mengandung unsur logam tanah jarang. Penemuan kandungan LTJ ini tidak hanya terbatas pada produk hasil hilirisasi nikel saja, melainkan juga ditemukan pada komoditas tambang lainnya seperti tembaga. Keberadaan unsur tanah jarang ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena berdampak pada rantai pasok ekspor.

Baca Juga

IHSG Diproyeksikan Menguat pada Perdagangan Selasa (4/8)

Lebih lanjut, keberadaan kandungan logam tanah jarang pada produk hilirisasi seperti nickel pig iron (NPI) terjadi karena produk-produk tersebut pada dasarnya belum merupakan produk akhir. Hingga saat ini, produk NPI yang dihasilkan di dalam negeri umumnya baru berada pada tahap pengolahan dengan persentase sekitar 40 persen hingga 50 persen saja. Karena belum mencapai tahap pemurnian akhir yang sempurna, mineral ikutan seperti LTJ masih tersisa di dalam produk tersebut dan belum dapat dipisahkan secara menyeluruh selama proses pengolahan awal.

Kondisi ini diperumit oleh fakta bahwa Indonesia saat ini belum memiliki industri yang secara khusus didedikasikan untuk mengolah Logam Tanah Jarang yang terkandung sebagai mineral ikutan. Ketiadaan infrastruktur industri pengolahan khusus LTJ ini membuat pemisahan dan pemanfaatan unsur tersebut belum bisa dilakukan secara mandiri di dalam negeri. Oleh karena itu, ketika produk setengah jadi seperti NPI diekspor, kandungan LTJ di dalamnya masih terbawa dan memicu perlunya pemeriksaan tambahan dari pihak berwenang sebelum izin ekspor diberikan.

Baca Juga

LPS Bantah Fenomena 'Makan Tabungan', Catat Pertumbuhan pada Simpanan Nasabah Kecil

Guna mengatasi hambatan ekspor yang dapat mengganggu iklim investasi ini, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan kini tengah memetakan langkah-langkah penyelesaian secara menyeluruh. Upaya pemetaan solusi ini dilakukan demi menjamin agar kegiatan industri serta operasional yang dijalankan oleh para investor di sektor minerba dapat terus berjalan tanpa hambatan yang berarti. Salah satu langkah konkret yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah adalah menyusun mekanisme pengelolaan atau kanalisasi khusus untuk menangani Logam Tanah Jarang yang berstatus sebagai mineral ikutan ini.

Mengenai pembagian wewenang dalam penyelesaian masalah ini, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan mengenai batasan tugas antar-instansi. Kementerian ESDM memegang tanggung jawab penuh pada sektor hulu serta pengurusan izin industri pertambangan. Sementara itu, untuk pengawasan produk hasil olahan serta kewenangan dalam menerbitkan atau melakukan ekspor berada di bawah kewenangan kementerian lain yang memiliki otoritas terkait. Dengan adanya koordinasi yang jelas, diharapkan mekanisme kanalisasi LTJ ini dapat segera diterapkan untuk memperlancar kembali arus ekspor nikel Indonesia.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap