Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada rentang waktu Agustus hingga Oktober. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Minggu (22/8), total area karhutla secara nasional mencapai 72.798 hektare. Sebagian besar sebaran kebakaran terjadi di pulau Kalimantan dan Sumatera.
Provinsi dengan dampak karhutla paling luas adalah Kalimantan Barat dengan luas mencapai 38.310 hektare. Wilayah lain yang turut mencatatkan luasan kebakaran signifikan meliputi Riau seluas 16.249,24 hektare, Kalimantan Selatan seluas 8.019,62 hektare, Kalimantan Tengah seluas 7.634,46 hektare, Sumatera Selatan seluas 1.926,23 hektare, dan Jambi sekitar 658,29 hektare.
Dampak kabut asap akibat kebakaran tersebut meluas hingga melintasi batas negara. Sebanyak 15 sekolah di Malaysia terpaksa diliburkan akibat paparan asap. Menanggapi situasi ini, DPP Partai Hanura melalui Wakil Ketua Umum Patrice Rio Capella pada Senin (24/8) mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Memahami Pola Tahunan Karhutla dan Urgensi Penanganan
Karhutla dinilai telah menjadi persoalan tahunan yang berulang, terutama pada periode Agustus hingga Oktober. Menurut Patrice Rio Capella, intensitas kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun seharusnya dapat diantisipasi secara komprehensif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Dampak lintas batas yang timbul dinilai dapat memengaruhi reputasi Indonesia di mata internasional. Oleh karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman saat api membesar, melainkan membutuhkan integrasi antara penegakan aturan hukum dan pencegahan lapangan.
Polisi Bantah Hendak Tangkap Botok Aktivis Pati saat Demo di DPR
Langkah Penegakan Hukum dan Penindakan Pelaku Karhutla
Untuk memutus siklus karhutla tahunan, penindakan hukum harus dijalankan secara terstruktur dan transparan. Berikut adalah langkah-langkah penegakan yang perlu diambil oleh otoritas berwenang:
1. Memproses Hukum Pelaku Pembakaran Tanpa Kompromi Penindakan tidak boleh berhenti sebatas peringatan atau pernyataan publik. Seluruh individu maupun korporasi yang terbukti melakukan pembakaran harus diproses melalui jalur hukum yang berlaku.
1. Penerapan Sanksi Tegas dari Pemerintah Pusat Dorongan kepada Presiden untuk memberikan sanksi nyata bertujuan memberikan efek jera, sekaligus memastikan bahwa kelalaian maupun kesengajaan dalam pengelolaan lahan memiliki konsekuensi hukum yang jelas.
1. Penguatan Pengawasan Lapangan oleh Pemerintah Daerah Pemerintah daerah di wilayah rawan seperti Kalimantan Barat, Riau, dan provinsi lainnya perlu memperketat patroli pemantauan titik api guna mendeteksi pembakaran sebelum meluas.
Kubu Febrie Minta Hakim Beri Putusan Praperadilan Secara Adil
Panduan Pencegahan Karhutla bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha
Antisipasi karhutla membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen di tingkat tapak. Masyarakat dan pengelola lahan dapat menerapkan langkah-langkah pencegahan berikut:
1. Menghentikan Praktik Pembakaran Liar Masyarakat diimbau untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar, terutama selama periode kering Agustus hingga Oktober.
1. Meningkatkan Kesiapsiagaan Dini di Wilayah Rawan Warga dan aparatur desa diimbau untuk segera melaporkan titik api kecil kepada pihak berwenang sebelum kobaran meluas dan menimbulkan kabut asap pekat.
1. Sinergi Komunitas dengan Satuan Tugas Terkait Koordinasi intensif antara masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan BNPB menjadi kunci utama dalam memastikan pemadaman cepat di lokasi-lokasi dengan luasan kebakaran tinggi.
