Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mematangkan kebijakan implementasi kurikulum nasional jenjang PAUD hingga SMA Kemendikbud guna memperkuat kesinambungan pendidikan dari usia dini sampai tingkat menengah atas.
Langkah ini mencakup perluasan program Wajib Belajar 13 tahun dengan mengintegrasikan satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pembaruan struktur pembelajaran berbasis pendekatan mendalam (deep learning), serta penataan fasilitas pendidikan di berbagai daerah.
Struktur Kurikulum PAUD dan Pendekatan Pembelajaran
Dalam penerapan kebijakan kurikulum nasional di tingkat dasar, Kemendikdasmen menyusun struktur kurikulum PAUD yang terdiri dari dua komponen utama: intrakurikuler dan kokurikuler. Struktur ini dirancang sebagai fondasi guna membentuk 8 Dimensi Profil Lulusan.
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, memaparkan bahwa kegiatan intrakurikuler menerapkan pendekatan deep learning. Melalui metode ini, anak diajak memperoleh pengalaman belajar bermakna yang menghubungkan materi pengetahuan dengan situasi keseharian mereka.
Pemerintah Siapkan Skema Baru Beasiswa Pendidikan, Simak Ketentuan dan Jalur Seleksinya
Bagi satuan pendidikan khusus seperti Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), kegiatan intrakurikuler berfokus pada aktivitas bermain yang bermakna sekaligus memiliki fungsi terapeutik. Sementara itu, kegiatan kokurikuler dirancang mengacu pada Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA) untuk memperkuat capaian profil lulusan pada jenjang PAUD dan sederajat.
Tantangan Pemerataan Akses PAUD dan Skema Bantuan
Perluasan program Wajib Belajar 13 tahun menghadapi tantangan ketersediaan fasilitas yang merata. Berdasarkan data Centre for Strategic and International Studies (CSIS) per Agustus 2025, sekitar 20.000 dari total 82.000 desa di Indonesia belum memiliki unit layanan PAUD. Mayoritas lembaga PAUD saat ini juga masih dikelola oleh pihak swasta dan terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
Menanggapi situasi tersebut, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa integrasi satu tahun PAUD ke dalam wajib belajar nasional harus direalisasikan secara optimal. Guna mempercepat ketersediaan layanan di tingkat akar rumput, Kemendikdasmen meluncurkan program Satu Desa Satu PAUD yang berkolaborasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Selain sarana fisik, dukungan pembiayaan disiapkan melalui perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) ke jenjang PAUD mulai 2026. Skema ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 miliar dengan target awal 888.000 murid PAUD/TK dari keluarga tidak mampu.
Kebijakan Skema Baru Kurikulum Nasional Madrasah dan Sekolah Umum, Latar Belakang, Dampak, dan Penerapannya
Praktik Integrasi PAUD hingga SMA di Daerah
Integrasi kurikulum dan jalur pendidikan dari jenjang dini hingga menengah atas telah diterapkan oleh sejumlah institusi pendidikan di daerah, salah satunya Universitas Pattimura (Unpatti) di Ambon, Maluku.
Unpatti mengembangkan program sekolah laboratorium terintegrasi sejak 2021 yang mencakup jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA. Dari integrasi berkesinambungan tersebut, jenjang SMP dan SMA laboratorium Unpatti telah memperoleh akreditasi A.
Meski demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala sarana dan prasarana. Sekolah laboratorium Unpatti tercatat masih menempati fasilitas lama hasil alih fungsi gedung yang dinilai belum sepenuhnya representatif untuk menunjang aktivitas belajar mengajar secara optimal. Secara nasional, pemerintah telah mengalokasikan pembangunan 34 sekolah baru pada tahun ini untuk mendukung kebutuhan infrastruktur pendidikan di berbagai wilayah.
