Upaya Indonesia dalam memperkuat tatanan ekonomi nasional melalui pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menghadirkan dinamika strategis antara daya tarik investasi dan kepatuhan standar internasional. Di satu sisi, pemerintah berambisi menawarkan karpet merah berupa fasilitas pembebasan pajak jangka panjang guna menggaet modal asing masuk ke dalam negeri. Di sisi lain, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari kesepakatan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) yang kini menjadi norma baru dalam sistem perpajakan dunia.
Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa regulasi nasional sejatinya telah memberi kepastian hukum terkait insentif tersebut. Investor yang masuk ke kawasan PFII dijamin memiliki peluang memanfaatkan bebas pajak hingga 50 tahun sesuai aturan yang berlaku. Namun, perubahan lanskap perpajakan lintas negara menuntut Indonesia untuk tetap fleksibel dan menyesuaikan diri. Mekanisme evaluasi akan menentukan apakah sebuah entitas bisnis berhak menerima fasilitas penuh atau harus tunduk pada skema pajak minimum global.
Sah! Sarjito Ucap Sumpah Jabatan Jadi KE Pengawas Bursa Mineral OJK
Penerapan aturan GMT ini memiliki dasar pijakan yang kuat di tingkat internasional. Sebagai kesepakatan global yang telah disetujui oleh lebih dari 60 negara, GMT dirancang untuk mencegah persaingan tarif pajak yang saling menjatuhkan antarnegara. Indonesia sendiri menetapkan pemberlakuan GMT mulai 1 Januari 2025, sejajar dengan pusat keuangan kawasan seperti Singapura, Malaysia, Hong Kong, hingga Uni Emirat Arab. Dalam konteks PFII, aturan ini menyasar Perusahaan Multinasional (PMN) berskala besar dengan omzet global minimum 750 juta Euro melalui mekanisme Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), Income Inclusion Rule (IIR), serta Undertaxed Payment Rule (UTPR).
Meskipun aturan perpajakan global diterapkan, fasilitas yang ditawarkan di PFII tidak lantas kehilangan daya pikatnya. Pelaku usaha perorangan maupun korporasi yang berada di luar kriteria PMN bernilai omzet di atas 750 juta Euro dipastikan tidak terkena pengenaan pajak tambahan. Hal yang sama berlaku bagi entitas bisnis yang memiliki tarif pajak efektif di atas 15 persen setelah dikonsolidasikan dengan anak usaha lain di Indonesia. Selain fasilitas pembebasan pajak utama, pelaku usaha dan tenaga ahli asing di kawasan PFII juga diberikan berbagai fasilitas tambahan, seperti pembebasan pemungutan Pajak Penghasilan bagi Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) serta insentif PPN dan PPnBM.
Breaking! Rupiah Menguat 0,65%, Dolar AS Kini Turun ke Rp17.510
Secara payung hukum, pembentukan PFII merupakan pelaksanaan dari Pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kehadiran pusat keuangan ini diproyeksikan menjadi katalisator strategis dalam memperdalam pasar keuangan nasional, memperkaya variasi instrumen dan sumber pembiayaan, mendorong lonjakan investasi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan dunia.
