Kemenkeu Ambil Alih 60 Persen Saham Whoosh, Ditargetkan Rampung September 2026

Sebelum keputusan pengambilalihan ini diumumkan oleh Kementerian Keuangan, porsi mayoritas kepemilikan saham Whoosh yang mencapai 60 persen tersebut dikendalikan oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Konsorsium PSBI ini terdiri dari beberapa perusahaan pelat merah terkemuka, yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, serta PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII). Dengan adanya kebijakan baru ini, maka kepemilikan 60 persen saham Whoosh tersebut dipastikan tidak akan lagi berada di bawah kendali PT Kereta Api Indonesia (Persero) maupun konsorsium PSBI.

Di sisi lain, struktur kepemilikan sisa saham pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dipastikan tidak akan mengalami perubahan. Konsorsium asal China, yaitu Beijing Yawan HSR Co. Ltd., akan tetap mempertahankan kepemilikan saham mereka. Beijing Yawan HSR Co. Ltd. tetap memegang porsi saham sebesar 40 persen dari total kepemilikan di PT KCIC. Dengan demikian, kemitraan strategis antara pihak Indonesia melalui Kementerian Keuangan dan pihak China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd. akan tetap berjalan dengan komposisi pembagian kepemilikan saham 60 persen berbanding 40 persen.

Baca Juga

AS Kembalikan Dana Bea Masuk Impor Era Trump Senilai Rp 1.790 Triliun

Proses peralihan wewenang dan kepemilikan ini melibatkan beberapa lembaga penting negara. Dalam skema transisi yang telah direncanakan, aset dan pengelolaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ini akan diserahkan dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Langkah penyerahan dari Danantara ke Kementerian Keuangan ini menjadi bagian krusial dari proses administrasi dan hukum yang harus diselesaikan sebelum tenggat waktu pada pertengahan September 2026. Penyerahan ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar guna memastikan kelangsungan operasional Whoosh tanpa hambatan birokrasi yang berarti.

Setelah proses pengambilalihan saham selesai, tata kelola operasional Whoosh akan mengalami penyesuaian mekanisme. Kementerian Keuangan berencana untuk mengelola proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini melalui unit khusus yang dikenal sebagai Special Mission Vehicle (SMV). Unit SMV ini berada langsung di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Penggunaan skema pengelolaan melalui unit khusus SMV ini dirancang dengan tujuan yang sangat spesifik, yaitu untuk memastikan bahwa pengelolaan dan operasional kereta cepat ke depannya tidak akan menjadi beban langsung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca Juga

Rencana Kenaikan Obligasi Daerah Jakarta Menjadi Rp 5,2 Triliun untuk LRT dan Rumah Sakit

Secara keseluruhan, restrukturisasi kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini diharapkan mampu membawa efisiensi dan kepastian pengelolaan yang lebih baik bagi proyek Whoosh. Dengan target penyelesaian pada pertengahan September 2026, Kementerian Keuangan terus berupaya merapikan proses administratif penyerahan dari Danantara. Pengalihan kepemilikan 60 persen saham dari konsorsium PSBI yang terdiri atas KAI, WIKA, Jasa Marga, dan PTPN VIII ke Kementerian Keuangan ini menjadi tonggak penting dalam menjaga keberlanjutan proyek tanpa mengabaikan kesehatan keuangan negara yang bersumber dari APBN.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap