Penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) terus dilaksanakan oleh Perum Bulog di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Pada penyaluran tahap kedua, Perum Bulog Cabang Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau mulai menyalurkan bantuan pangan beras tersebut kepada para penerima manfaat. Alokasi bantuan beras cadangan pemerintah tahap kedua ini mencakup periode tiga bulan sekaligus, yakni untuk alokasi bulan Juli, Agustus, hingga September 2026.
Dalam pelaksanaannya, setiap keluarga penerima manfaat berhak memperoleh bantuan pangan berupa beras dengan kualitas medium. Besaran bantuan yang dialokasikan adalah sebanyak 10 kilogram beras per bulan untuk setiap penerima manfaat. Dengan penyaluran yang mencakup periode tiga bulan sekaligus pada alokasi tahap kedua tersebut, setiap penerima manfaat di wilayah kerja terkait menerima total bantuan sebanyak 30 kilogram beras kualitas medium.
Penyaluran beras bantuan pangan di wilayah kerja Perum Bulog Cabang Tanjungpinang mencakup empat wilayah administratif kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Rincian penerima manfaat bantuan pangan beras di empat wilayah tersebut meliputi Kota Tanjungpinang sebanyak 22.174 Kepala Keluarga (KK), Kabupaten Lingga sebanyak 17.006 KK, Kabupaten Bintan sebanyak 13.015 KK, serta Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 6.467 KK. Seluruh alokasi ini disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar.
Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Triwulan III 2026 Beserta Saluran dan Ketentuannya
Penetapan daftar penerima bantuan pangan ini didasarkan pada data resmi pemerintah yang terus mengalami pemutakhiran secara berkala. Di Kota Tanjungpinang, tercatat adanya penyesuaian jumlah penerima manfaat, di mana terjadi penurunan sebanyak 1.206 KK dibandingkan tahap pertama. Pada tahap pertama, jumlah penerima di Kota Tanjungpinang tercatat sebanyak 23.380 KK, kemudian menjadi 22.174 KK pada tahap kedua. Perubahan data penerima manfaat tersebut merujuk pada kebijakan pemerintah pusat melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diolah oleh BPS RI.
Secara nasional, program bantuan pangan beras ini digulirkan secara luas dengan target sasaran mencapai 33,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). Berdasarkan realisasi sampai dengan tanggal 6 Juni 2026, penyaluran beras bantuan pangan telah mencapai hampir 60 persen atau telah diterima oleh hampir 20 juta PBP di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan seluruh penyaluran bantuan pangan beras tersebut dapat diselesaikan secara penuh hingga akhir Juni 2026.
Langkah Pendaftaran DTKS Online Melalui Aplikasi Cek Bansos Kementerian Sosial
Kelancaran distribusi pangan nasional tersebut ditopang oleh ketersediaan stok beras yang dikelola oleh Bulog. Hingga awal Juni 2026, stok beras nasional yang dikelola Perum Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Selain mengalirkan bantuan pangan beras CBP, Bulog juga mengoptimalkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga mencapai 315 ribu ton melalui berbagai saluran distribusi resmi, seperti pasar tradisional, kios pangan, dan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Di samping ketepatan data dan target waktu distribusi, pengawasan mutu fisik beras yang disalurkan ke masyarakat tetap dijalankan secara ketat. Hal ini terlihat ketika Perum Bulog menarik beras bantuan pangan di beberapa desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, setelah menerima laporan dari perangkat desa mengenai kualitas visual beras yang dinilai kurang baik. Beras tersebut ditarik sebelum diserahkan kepada penerima bantuan pangan untuk diganti dengan beras yang memenuhi standar kualitas dan layak konsumsi. Hasil pengecekan langsung di lapangan memastikan bahwa beras yang dikeluhkan tersebut masih berada di titik distribusi kantor desa dan belum diterima oleh masyarakat.
