Komisi IX DPR Usulkan Penerima Makan Bergizi Gratis Dipangkas Menjadi 26 Juta Orang

Langkah desain ulang program ini didorong oleh adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK tersebut menyatakan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis tidak diperbolehkan lagi untuk dimasukkan ke dalam fungsi anggaran pendidikan. Selain menyesuaikan dengan putusan hukum tersebut, usulan untuk memangkas jumlah sasaran penerima juga merujuk pada data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data BPS, jumlah masyarakat yang membutuhkan asupan gizi tambahan untuk mencegah stunting, yang terdiri dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak, memang hanya berkisar di angka 26 juta orang.

Pemfokusan sasaran penerima program ini dinilai sangat relevan dengan tujuan utama dari program Makan Bergizi Gratis itu sendiri. Sebagaimana diketahui, tujuan pokok dari program MBG adalah untuk menurunkan angka kasus stunting serta memperbaiki status gizi masyarakat secara keseluruhan di Indonesia. Dengan memprioritaskan kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang terdata oleh BPS, pemerintah diharapkan dapat mencapai target penurunan stunting secara lebih terarah dan efektif tanpa memperluas sasaran ke kelompok yang tidak terlalu mendesak.

Baca Juga

Harga Minyak Dunia Bangkit, Ketegangan di Selat Hormuz Masih Membayangi Pasar

Selain efektivitas penanganan stunting, pemangkasan jumlah penerima manfaat ini juga akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap efisiensi anggaran negara. Jika sasaran program difokuskan kembali kepada 26 juta orang, maka kebutuhan anggaran tahunan dapat ditekan secara drastis. Alokasi dana yang awalnya diperkirakan mencapai kisaran Rp200-an triliun dapat berkurang menjadi hanya sekitar Rp60-an triliun saja. Penurunan beban anggaran ini menjadi solusi krusial agar pelaksanaan program pemenuhan gizi nasional tidak sampai menggerogoti atau mengurangi porsi anggaran pendidikan yang sangat penting bagi pembangunan sumber daya manusia.

Kendati demikian, pengurangan jumlah penerima manfaat ini secara otomatis akan berdampak langsung pada penurunan kebutuhan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan MBG. Padahal, saat ini ekosistem penyedia makanan tersebut sudah berkembang pesat. Tercatat sudah ada sekitar 27.800 SPPG yang telah beroperasi secara aktif. Di samping itu, masih terdapat sekitar 13.000 unit dapur lainnya yang saat ini sedang berada dalam tahap pembangunan dan tengah menunggu giliran untuk bergabung ke dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis tersebut.

Baca Juga

KSP dan Bahlil Beri Kepastian Aturan Ekspor Komoditas Tambang Mengandung Logam Tanah Jarang

Apabila jumlah dapur yang beroperasi dan yang sedang dibangun tersebut diakumulasikan, totalnya mencapai sekitar 40.000 unit dapur. Jumlah total ini rupanya sudah jauh melebihi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2029 mendatang. Menyadari besarnya infrastruktur yang telah terbangun dan keterlibatan aktif masyarakat, Charles Honoris meminta agar pemerintah segera menyiapkan skema kompensasi yang tepat bagi SPPG yang telah terlanjur berdiri tersebut. Langkah kompensasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang telah berpartisipasi dan berinvestasi dalam program ini tidak dirugikan akibat adanya perubahan kebijakan dan pemangkasan target penerima manfaat.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap