KPK Geledah Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Selatan Terkait Kasus Silmy Karim

Jika dirunut ke belakang, penanganan kasus korupsi ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilancarkan KPK pada tanggal 2 sampai 3 Juni 2026. Operasi tersebut menjadi sorotan karena merupakan OTT ke-11 yang berhasil dilakukan oleh komisi antirasuah sepanjang tahun 2026. Pasca-operasi tangkap tangan tersebut, KPK bergerak cepat dengan mengumumkan penetapan delapan orang tersangka pada tanggal 4 Juni 2026 terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal WNA.

Baca Juga

Presiden Prabowo Segera Umumkan Paket Insentif 500 Ribu Kendaraan Listrik

Penyelidikan KPK mengungkap bahwa praktik pemerasan ini tidak terjadi dalam waktu singkat, melainkan berlangsung secara sistematis selama periode tahun 2022 hingga 2026. Pada awalnya, dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam perkembangannya, struktur kelembagaan tersebut kemudian beralih menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di tengah rentang waktu terjadinya kasus tersebut, Silmy Karim menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi untuk periode tahun 2023 hingga 2024 sebelum akhirnya menjabat sebagai Wamen Imipas.

Dalam daftar tersangka yang telah dirilis oleh KPK, terdapat sejumlah nama pejabat teras di lingkungan keimigrasian. Salah satunya adalah Saffar Muhammad Godam, yang pernah menduduki posisi sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi untuk periode 2024–2025. Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Juga

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 99,5 Ton Rotan ke Malaysia

Pihak lain yang ikut terseret dalam perkara ini berasal dari jajaran teknis Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Mereka adalah dua Kepala Subdirektorat, yaitu Tessar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo. Selain itu, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas, Juniadi Sri Priambudi, serta seorang staf Subdirektorat Izin Tinggal bernama Gusti Benardiansyah, turut ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK.

Para tersangka dalam kasus ini diduga memanfaatkan wewenang mereka untuk memeras pihak-pihak yang mengurus izin tinggal WNA di Indonesia. Dari praktik culas yang berlangsung selama kurun waktu empat tahun tersebut, KPK menaksir para tersangka telah meraup keuntungan finansial yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp 145,5 miliar. Melalui penggeledahan di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ini, KPK berupaya memperkuat konstruksi hukum kasus pemerasan tersebut demi menuntaskan penyidikan secara menyeluruh.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap