KPK Usut Dugaan Pemotongan Penghasilan Pegawai Pemkab Kuansing hingga 50 Persen

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pemotongan tersebut. Berdasarkan informasi dan bukti awal yang diterima oleh pihak penyidik, pemotongan hak pegawai di lingkungan Pemkab Kuansing tersebut diperkirakan mencapai angka sekitar 50 persen. Pernyataan resmi ini disampaikan oleh Achmad Taufik Husein secara langsung saat berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari Selasa (5/8). Pemotongan sebesar setengah dari penghasilan tambahan ini tentu menjadi perhatian serius bagi pihak lembaga antirasuah dalam mengusut tuntas aliran dana tersebut.

Selain masalah pemotongan TPP ASN, Suhardiman Amby juga diduga menggunakan cara-cara yang dinilai tidak wajar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran honorarium yang sebelumnya menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk menutupi nilai temuan audit dari BPK tersebut, para staf serta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing diduga dipaksa untuk menyumbangkan uang mereka. Hal ini dilakukan secara paksa agar sang Bupati dapat mengembalikan uang kelebihan pembayaran tersebut secara utuh ke kas negara, guna menyelesaikan temuan pemeriksaan keuangan tersebut.

Baca Juga

Penebangan 10 Pohon Peneduh di Bandung Berujung Dugaan Pidana Lingkungan

Penyelidikan KPK tidak berhenti pada masalah pemotongan penghasilan pegawai saja. Lembaga antirasuah tersebut juga sedang mendalami proses lelang jabatan yang terjadi di lingkungan Pemkab Kuansing. Penyelidikan atas dugaan suap jual beli jabatan ini mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari pengisian jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hingga jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing untuk periode tahun 2021-2026. Langkah ini diambil guna memastikan apakah proses pengisian jabatan-jabatan tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau justru diwarnai oleh praktik korupsi.

Kasus yang menjerat Suhardiman Amby ini sebenarnya bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar oleh KPK di Kabupaten Kuansing dan Jakarta pada tanggal 29 Juni 2026. Operasi tangkap tangan tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilaksanakan oleh KPK sepanjang tahun 2026. Dalam kegiatan operasi senyap itu, tim penyidik KPK berhasil mengamankan 10 orang. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 30 Juni 2026, Bupati Kuansing Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, memutuskan untuk menyerahkan diri ke KPK.

Setelah melakukan pemeriksaan yang intensif pasca-OTT dan penyerahan diri tersebut, KPK secara resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada tanggal 1 Juli 2026. Ketiga tersangka tersebut dijerat dengan pasal-pasal terkait dugaan suap dalam proses jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing untuk periode masa jabatan 2021-2026. Penetapan tersangka ini menjadi langkah awal dari pengusutan yang lebih luas, termasuk pengusutan terhadap dugaan penerimaan gratifikasi lainnya yang melibatkan sang kepala daerah nonaktif.

Baca Juga

Pasien Meninggal Dunia Usai Menunggu Delapan Jam, Keluhan Layanan BPJS dan Komentar Medsos Jadi Sorotan

Dalam perkembangannya, KPK juga mengusut dugaan penerimaan gratifikasi oleh Suhardiman Amby terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Kuansing. Guna mencari bukti-bukti tambahan terkait kasus suap pelepasan kawasan hutan ini, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di rumah kediaman Kepala Dinas Perkebunan (Kadisbun) Kuansing, Andri Yama. Selain itu, KPK tengah menyelidiki jumlah uang yang berada di dalam amplop yang diduga diberikan oleh Suhardiman Amby kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait kasus gratifikasi tersebut.

Terkait dengan laporan adanya amplop tersebut, KPK menegaskan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni guna melakukan klarifikasi mengenai laporan penolakan amplop berisi uang gratifikasi dari Suhardiman Amby. Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan dukungannya secara penuh kepada KPK untuk mengusut tuntas seluruh dugaan korupsi yang menyeret Bupati Kuansing, baik terkait kasus jual beli jabatan maupun kasus pelepasan kawasan hutan di daerah tersebut.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap