Pemerintah dan pelaku industri di Indonesia terus memacu kapasitas produksi, memperluas kemitraan strategis, serta memperkuat infrastruktur hilirisasi domestik guna mengamankan nilai tambah ekonomi bagi negara. Langkah strategis ini menjadi krusial bagi masa depan industri tambang nasional dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengembangan proyek hilirisasi nikel dan integrasi rantai pasok global terus didorong secara terukur.
Sebagai produsen utama dunia, Indonesia memegang kendali penting dalam rantai pasok global. Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, Indonesia dan Filipina secara bersama menguasai 73,6 persen produksi nikel global pada tahun 2025. Dari angka tersebut, Indonesia menyumbang sekitar 66,7 persen atau 2,6 juta ton, sementara Filipina memproduksi 270.000 ton atau 6,9 persen. Dari sisi cadangan, Indonesia memiliki 44,5 persen cadangan nikel dunia yang setara dengan 62 juta ton, melampaui Filipina yang memegang 3,4 persen atau 4,8 juta ton.
Untuk memperkuat posisi di kawasan Asia Tenggara, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama strategis pembangunan industri nikel. Kesepakatan ini ditandatangani di sela-sela KTT AECC ke-27 di Cebu, Filipina, dengan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Hon. Maria Cristina A. Roque. Langkah taktis ini menunjukkan bahwa Indonesia terus memperluas kolaborasi regional untuk mengoptimalkan rantai pasok hilirisasi.
Waskita Karya Percepat Restrukturisasi dan Perkuat Fokus Bisnis Jalan Tol
Di dalam negeri, realisasi ekonomi dari kebijakan ini terus menunjukkan angka yang signifikan. Pada tahun 2025, nilai ekspor produk olahan nikel Indonesia mencapai 9,73 miliar dolar AS. Pemerintah memproyeksikan investasi untuk hilirisasi nikel akan mencapai 47,36 miliar dolar AS pada tahun 2030, dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 180.600 orang. Kinerja ekonomi yang masif ini menjadi dorongan kuat bagi Indonesia untuk terus melanjutkan program hilirisasi.
Di tingkat operasional, komitmen hilirisasi juga ditunjukkan oleh para pelaku industri besar. PT Vale Indonesia Tbk baru-baru ini menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI. Dalam rapat tersebut, Presiden Direktur dan CEO PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto, memaparkan rencana kerja perusahaan. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 PT Vale mengalokasikan 100 persen kegiatan operasional untuk operasional eksisting di Sorowako, termasuk fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter). Kemudian, sekitar 30 persen dialokasikan untuk Indonesia Growth Projects (IGP) yang tersebar di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako Limonite. Perusahaan juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional di dalam kawasan hutan telah mematuhi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang diterbitkan oleh pemerintah.
Tarif PPN Resmi Naik Menjadi 12 Persen Mulai 1 Januari 2025
Dukungan legislatif terhadap hilirisasi ini turut disuarakan oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan. Ketua Fraksi PAN DPR RI tersebut mengingatkan bahwa Indonesia diperkirakan memiliki cadangan nikel melimpah sekitar 5,3 hingga 5,9 miliar ton. Potensi ini sangat strategis untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik, terlebih dengan lonjakan penjualan mobil listrik di Indonesia yang mencapai 113 persen pada tahun 2025. Guna menangkap peluang tersebut, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan fasilitas produksi baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Melalui langkah-langkah konkret ini, Indonesia membuktikan bahwa fokus pembangunan industri nikel nasional tetap berjalan terarah demi kemandirian ekonomi domestik.
