Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Boyman Harun, menilai fungsi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam memberikan peringatan dini bencana kepada masyarakat masih belum berjalan secara maksimal.
Kritik tersebut disampaikan Boyman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR bersama Sekretaris Utama (Sestama) BMKG dan Sestama BNPP/Basarnas terkait pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2027 pada Selasa (8/9/2026).
Boyman menilai bahwa kunci utama penanganan situasi kebencanaan di Indonesia berada di BMKG. Hal ini dikarenakan BMKG merupakan institusi yang memiliki kemampuan teknis untuk menginformasikan kondisi serta potensi ancaman sebelum bencana benar-benar terjadi.
Anak Krakatau Masih Erupsi, BMKG Sebut Abu Tak Mengarah ke Jakarta
Atas dasar itu, Boyman meminta agar informasi yang dikeluarkan BMKG tidak hanya berhenti pada sebatas data prakiraan cuaca semata. Informasi kebencanaan tersebut semestinya mencakup detail lokasi rawan, potensi dampak yang dapat timbul, hingga panduan langkah antisipasi yang jelas.
Boyman menegaskan terdapat dua hal terpenting yang wajib dipenuhi BMKG, yaitu ketepatan waktu dalam mengabarkan kapan bencana akan terjadi dan ketepatan lokasi wilayah yang berpotensi terdampak. Ia mencontohkan kondisi di Kalimantan Barat yang kerap menghadapi persoalan banjir saat musim hujan dan ancaman kebakaran hutan ketika musim panas tiba. Peringatan dini untuk daerah seperti Kalimantan Barat diharapkan dapat dirilis lebih spesifik hingga menjangkau tingkat kabupaten.
Setahun Menteri Mukhtarudin Menjabat, Pekerja Migran Terlindungi dan Naik Kelas
Selain itu, Boyman menyoroti penggunaan bahasa dalam penyampaian informasi kebencanaan. Ia meminta BMKG menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat luas, serta menghindari istilah-istilah yang terlalu teknis.
Boyman juga meminta BMKG meneruskan informasi potensi bencana tersebut kepada Basarnas dan kementerian terkait, selain kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan keterbukaan dan koordinasi data ini, masing-masing lembaga diharapkan dapat segera menyiapkan langkah antisipasi secara matang sebelum bencana melanda.
