Mekanisme Hukum Penggantian Gubernur Bank Indonesia Menyusul Pengunduran Diri Perry Warjiyo

Dasar hukum yang mengatur pengisian posisi pimpinan sementara Bank Indonesia tertuang secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Merujuk pada Pasal 50 regulasi tersebut, apabila terjadi kekosongan pada jabatan Gubernur Bank Indonesia dan pejabat definitif yang baru belum diangkat, maka Deputi Gubernur Senior memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas serta pekerjaan Gubernur sebagai Pejabat Gubernur Sementara.

Undang-Undang yang sama juga telah menyiapkan skenario lanjutan apabila Deputi Gubernur Senior ternyata berhalangan untuk menjalankan tugas tersebut. Aturan perundang-undangan menetapkan bahwa tanggung jawab sebagai Pejabat Gubernur Sementara akan secara otomatis beralih dan dijalankan oleh Deputi Gubernur yang memiliki masa jabatan paling lama di antara anggota Dewan Gubernur lainnya. Ketentuan ini dirancang dalam undang-undang untuk memastikan bahwa kepemimpinan di dalam struktur Dewan Gubernur Bank Indonesia, di mana Gubernur berkedudukan sebagai pemimpin sekaligus anggota, tetap berjalan sesuai koridor hukum.

Baca Juga

DBS Intip Peluang Investasi dari Lonjakan Belanja Modal AI dan Energi

Terkait dengan proses pencarian dan penetapan Gubernur Bank Indonesia yang baru dan definitif, mekanisme mengharuskan adanya keterlibatan lembaga eksekutif dan legislatif. Pemilihan pemimpin baru ini akan dilakukan melalui skema pengusulan oleh Presiden Republik Indonesia yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK, Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan paling banyak tiga orang calon kepada pihak legislatif untuk posisi Gubernur maupun Deputi Gubernur Senior.

Setelah Presiden menyerahkan nama-nama calon tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki batasan waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan proses evaluasi. DPR diberikan tenggat paling lambat satu bulan terhitung sejak usulan dari Presiden diterima untuk memberikan keputusan akhir, yakni menyetujui atau menolak calon yang telah diajukan. Apabila dalam proses tersebut calon yang disodorkan ternyata tidak mendapatkan persetujuan dari dewan, maka Presiden memiliki kewajiban untuk mengajukan nama calon baru untuk kembali diproses oleh pihak legislatif.

Setiap individu yang dicalonkan untuk mengisi posisi Gubernur Bank Indonesia wajib memenuhi sejumlah kriteria dan persyaratan yang sangat spesifik. Persyaratan ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang P2SK. Syarat mutlak yang pertama adalah calon anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tersebut harus berstatus sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, kandidat diwajibkan memiliki rekam jejak yang menunjukkan integritas, akhlak, serta moral yang tinggi.

Baca Juga

Bursa Saham Asia-Pasifik Menguat Jelang Pengumuman Suku Bunga The Fed

Selain kriteria personal, undang-undang juga menetapkan standar kompetensi profesional yang wajib dipenuhi oleh para kandidat. Calon pemimpin bank sentral harus memiliki keahlian serta pengalaman yang teruji di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau bidang hukum. Di samping itu, terdapat pula larangan yang mengikat terkait dengan afiliasi politik. Calon Gubernur Bank Indonesia tidak diperbolehkan memiliki status sebagai pengurus dan atau anggota dari partai politik mana pun pada saat proses pencalonan tersebut berlangsung.

Hingga saat ini, tahapan pengajuan nama calon definitif belum dilakukan oleh pemerintah. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memberikan keterangan di kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Juli 2026, mengenai perkembangan situasi tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto sejauh ini belum mengajukan nama calon Gubernur Bank Indonesia yang baru ke pihak legislatif. Menyebutkan bahwa pengunduran diri tersebut baru saja terjadi, ia menegaskan Presiden tidak langsung mengajukan calon definitif dalam waktu satu hari setelah surat diterima.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap