Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, secara resmi mendorong langkah percepatan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-government. Upaya percepatan integrasi sistem pemerintahan digital ini dilakukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah pusat dalam memperkuat tingkat akurasi pada proses penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah saat ini tengah berupaya melakukan integrasi data kependudukan yang berbasis biometrik. Integrasi data kependudukan berbasis biometrik ini akan dihubungkan dengan berbagai kementerian serta lembaga terkait di tingkat nasional. Melalui langkah integrasi lintas sektoral tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa seluruh program bantuan sosial yang disalurkan dapat tepat sasaran dan diberikan secara langsung kepada kelompok masyarakat yang memang benar-benar berhak menerimanya.
Langkah percepatan integrasi sistem elektronik ini disampaikan langsung oleh Muhammad Tito Karnavian saat memberikan pengarahan khusus kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan pengarahan tersebut diselenggarakan secara tatap muka dan mengambil lokasi di Gedung Negara BN1, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, pada hari Jumat, 31 Juli 2026. Dalam kesempatan pengarahan di hadapan para pejabat daerah tersebut, Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penerapan e-government membawa dampak positif bagi keakuratan penyaluran program pemerintah. Ia menyatakan, "Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima
