Kebijakan proteksionisme ekonomi yang agresif dari Gedung Putih di bawah kepemimpinan Donald Trump kini memicu gelombang perlawanan sengit dari berbagai penjuru dunia. Alih-alih tunduk pada ancaman tarif baru yang menggunakan dalih isu kerja paksa hingga proteksi domestik, para mitra dagang utama Amerika Serikat kini bersiap melancarkan aksi balasan. Dari benua Amerika hingga Asia Tenggara, poros perlawanan global mulai terbentuk untuk melindungi kedaulatan ekonomi masing-masing dari ancaman perang dagang yang dipicu oleh Washington.
Kanada, sebagai salah satu tetangga terdekat Amerika Serikat, berada di garis depan dalam merespons tekanan ini. Perdana Menteri Mark Carney menegaskan bahwa negaranya siap mengambil tindakan balasan jika ancaman tarif impor sebesar 50% resmi diberlakukan pada 19 Agustus mendatang. Tarif yang menyasar produk susu, semen, hingga stik hoki ini diperkirakan bernilai US$ 19,8 miliar atau setara Rp 356,4 triliun鈥攕ekitar 5% dari total ekspor tahunan Kanada ke Amerika Serikat. Tidak hanya menyiapkan opsi tarif balasan, Kanada bahkan bersiap meninjau ulang perjanjian vital terkait Jembatan Internasional Gordie Howe yang menghubungkan Windsor dan Detroit. Bahkan, Premier Ontario Doug Ford mengusulkan pengenaan biaya tambahan pada pasokan listrik yang dijual ke wilayah Amerika Serikat sebagai bentuk pertahanan ekonomi regional.
Harga Emas Antam Mulai Merangkak Naik Setelah Sempat Anjlok Tajam
Dampak dari gertakan tarif ini melampaui sekadar retorika politik. Lembaga keuangan Desjardins menganalisis bahwa ketidakpastian ini berpotensi menahan investasi skala besar dan meredam kepercayaan bisnis di Kanada. Di tengah ancaman Washington untuk menghentikan Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada (USMCA), Ottawa kini mempercepat langkah diversifikasi kemitraan dagang dengan negara-negara di luar pasar Amerika Serikat. Langkah ini menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi pada tetangga selatannya kini mulai dipandang sebagai risiko yang harus segera dimitigasi.
Perlawanan serupa juga menggema di Asia Tenggara. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, secara langsung menolak rencana pengenaan tarif 12,5% oleh Amerika Serikat dalam pertemuannya dengan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio di Manila, Filipina. Rencana tarif tersebut didasarkan pada investigasi Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan Amerika Serikat tahun 1974 terkait tuduhan kerja paksa. Vivian menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar karena Singapura memiliki hukum yang sangat ketat terhadap kerja paksa. Ia juga mengingatkan bahwa Amerika Serikat justru menikmati surplus perdagangan yang terus meningkat dengan Singapura, sehingga kebijakan ini murni didorong oleh kepentingan politik domestik Amerika Serikat untuk menggenjot penerimaan pajak impor.
Pemerintah Tetapkan Tarif Baru Layanan Hukum demi Lindungi UMKM dan Musisi
Dalam konstelasi geopolitik yang lebih luas, Singapura bersama negara-negara ASEAN terus menyuarakan pentingnya multilateralisme dan aturan hukum internasional seperti UNCLOS untuk menjaga kelancaran jalur pelayaran global. Sementara itu, di Amerika Selatan, Brasil juga tidak tinggal diam menghadapi tarif 12,5% yang dijatuhkan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atas tuduhan serupa. Pemerintah Brasil mengecam tindakan sepihak tersebut sebagai langkah arbitrer yang memanipulasi isu hak asasi manusia. Brasil berencana mengaktifkan Undang-Undang Resiprositas dan membawa sengketa ini ke WTO. Presiden Luiz Inacio Lula da Silva menyatakan bahwa meskipun Brasil tetap membuka pintu dialog, mereka siap mencari pasar alternatif jika akses ke pasar Amerika Serikat ditutup.
