Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi DKI Jakarta oleh pemerintah pusat yang mencapai hampir Rp15 triliun memberikan tantangan besar bagi penyusunan anggaran daerah. Di tengah situasi tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memiliki posisi yang menguntungkan. Hidayat menyebut Pramono Anung mempunyai semacam "jalur tol" atau saluran komunikasi politik yang cepat melalui DPR RI untuk memperjuangkan persoalan DBH Jakarta kepada pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid saat menghadiri acara Silaturahmi Bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta, anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, dan anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta. Pertemuan strategis ini diselenggarakan di Gedung DPRD DKI Jakarta pada hari Kamis (30/7/2026). Dalam kesempatan tersebut, berbagai persoalan krusial terkait pembangunan dan pendanaan ibu kota dibahas secara mendalam oleh para wakil rakyat.
Hidayat menyoroti secara khusus mengenai dinamika pembahasan anggaran yang sangat bergantung pada peran Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Menurut pengamatannya, jumlah anggota DPR RI dari Dapil Jakarta yang saat ini duduk di Banggar tidaklah banyak. Keterbatasan jumlah perwakilan ini tentu dapat memengaruhi daya tawar dan kekuatan diplomasi politik dalam mempertahankan alokasi dana yang ideal bagi Jakarta saat pembahasan tingkat nasional.
Oleh karena itu, Hidayat menyarankan agar Gubernur Pramono Anung memanfaatkan jalur komunikasi politik alternatif yang lebih cepat dan efektif. Ia menilai komunikasi langsung dengan pimpinan DPR RI, seperti Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, merupakan langkah yang sangat strategis. Peluang ini dinilai sangat terbuka lebar mengingat Puan, Said, dan Pramono berasal dari naungan partai politik yang sama, yakni PDI Perjuangan (PDIP).
Golkar dan PKS Bertemu Bahas Revisi UU Pemilu
Keresahan mengenai dampak pemotongan anggaran ini juga disuarakan secara tegas oleh Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar, Ramly HI Muhamad. Saat berbicara di hadapan Hidayat serta para anggota dewan dalam acara silaturahmi di Ruang Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Ramly mengungkapkan bahwa pemotongan DBH Jakarta berada di angka Rp14,997 triliun. Menurutnya, pengurangan dana transfer dari pusat dengan nominal sebesar itu membuat penyusunan anggaran daerah menjadi semakin berat karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menyusun ulang prioritas program.
Ramly menjelaskan bahwa meskipun pemerintah pusat telah memberikan penegasan bahwa anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan tidak boleh dipangkas, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Kebutuhan pembiayaan di kedua sektor krusial tersebut masih sangat besar dan membutuhkan dukungan dana yang memadai. Terbatasnya ruang fiskal membuat dewan dan pemerintah daerah kesulitan mengalokasikan dana secara maksimal.
Di sektor pendidikan, dampak dari keterbatasan anggaran ini sangat dirasakan dalam pelaksanaan program sekolah gratis. Ramly menyebutkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 61 ribu siswa di Jakarta yang belum bisa tertampung dalam program pendidikan gratis tersebut. Padahal, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD terus berupaya meningkatkan kuantitas jangkauan program ini setiap tahunnya.
Fahd dan Fadia A Rafiq, Kakak Beradik yang Tersandung Kasus di KPK
Sebagai perbandingan, pada tahun 2025, tercatat baru ada 40 sekolah gratis yang beroperasi di Jakarta. Untuk tahun 2026, DPRD DKI Jakarta sebenarnya telah mengusulkan penambahan jumlah yang signifikan menjadi 258 sekolah. Namun, akibat pemangkasan anggaran DBH yang sangat besar, usulan tersebut tidak dapat direalisasikan sepenuhnya. Jumlah sekolah yang akhirnya disetujui untuk program ini hanya sebanyak 103 sekolah karena keterbatasan anggaran.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga turut menanggung imbas dari penyusutan kas daerah. Ramly memaparkan bahwa upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mengadakan berbagai alat kesehatan baru guna meningkatkan kualitas layanan rumah sakit daerah kini mengalami kendala. Padahal, peningkatan fasilitas ini sangat dibutuhkan agar pelayanan kesehatan di Jakarta bisa semakin optimal. Menghadapi situasi pelik ini, Ramly sangat berharap agar para anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta bersedia turun tangan membantu memperjuangkan pengembalian sebagian dari DBH Jakarta agar program-program prioritas tersebut dapat berjalan lancar.
