Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) secara resmi menetapkan enam komitmen utama yang ditujukan untuk memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Langkah strategis ini diumumkan secara langsung di Manado pada hari Kamis sebagai upaya nyata guna memperluas akses keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh. Asisten II Pemprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, menyampaikan bahwa komitmen-komitmen tersebut diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan daerah. Akses keuangan ditekankan bukan sekadar berfokus pada pembukaan rekening atau penyaluran kredit semata, melainkan instrumen penting untuk memperluas kesempatan berusaha dan mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, penguatan program TPAKD ini sangat dilatarbelakangi oleh kondisi riil dan sejumlah tantangan besar yang masih dihadapi di lapangan. Hingga saat ini, Jemmy menyoroti bahwa masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Sulawesi Utara yang belum memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Selain adanya kendala akses modal bagi para pelaku usaha, tingkat literasi keuangan di sejumlah wilayah, khususnya di daerah-daerah kepulauan, terpantau masih cukup rendah. Keadaan ini menuntut adanya langkah konkret dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Oleh sebab itu, percepatan transformasi digital dinilai sangat mendesak dan diperlukan agar dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk para petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro yang selama ini sulit dijangkau oleh layanan keuangan.
Merespons berbagai tantangan tersebut, Jemmy Ringkuangan memaparkan secara rinci bahwa komitmen pertama yang dicanangkan oleh Pemprov Sulut berfokus pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam komitmen ini tergolong cukup ambisius, yakni mencapai angka 94,54 persen pada tahun 2029 mendatang. Selanjutnya, komitmen kedua adalah memperkuat program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED). Program pengembangan ekonomi daerah ini akan difokuskan dan berbasis langsung pada komoditas unggulan yang ada di masing-masing wilayah, sehingga pertumbuhan ekonomi lokal dapat terakselerasi dengan lebih baik berdasarkan potensi khas daerah.
KAI Targetkan Perawatan Tujuh Trainset KRL iE305 Rampung hingga 9 Oktober
Lebih lanjut, komitmen ketiga menekankan pentingnya mempererat kolaborasi lintas sektor guna menciptakan sinergi yang solid di antara seluruh pemangku kepentingan terkait. Sinergi lintas sektor ini dinilai sangat krusial agar program kerja dapat memberikan dampak yang lebih luas dan terarah bagi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, komitmen keempat adalah menyelaraskan program kerja TPAKD dengan prioritas pembangunan daerah. Penyelarasan ini dipastikan harus sejalan dengan target-target strategis yang telah tertuang secara resmi di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Utara.
Pada komitmen kelima, Pemprov Sulut berfokus pada peningkatan kualitas pemantauan atau monitoring, evaluasi berkala, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang bertugas mengelola TPAKD di lapangan. Adapun komitmen keenam diarahkan pada optimalisasi akses pembiayaan bagi masyarakat luas. Hal ini diwujudkan melalui pemanfaatan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Bohusami, serta pengembangan ekosistem keuangan inklusif yang menyasar langsung wilayah perdesaan agar masyarakat desa dapat lebih mandiri secara finansial dan terhubung dengan sistem keuangan formal.
MIND ID Perkuat Kontribusi Penerimaan Negara lewat Pengelolaan Mineral
Untuk memastikan seluruh komitmen ini berjalan efektif dan tepat sasaran, Jemmy menekankan bahwa Gubernur Sulawesi Utara secara khusus meminta seluruh bupati dan wali kota untuk mengambil peran aktif dalam implementasi program TPAKD di wilayahnya. Peran aktif tersebut meliputi upaya peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM, serta optimalisasi potensi ekonomi di daerah masing-masing. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan juga harus didorong untuk semakin kuat guna mendukung tercapainya visi inklusi keuangan yang komprehensif.
Di samping penguatan internal daerah, Jemmy Ringkuangan juga menegaskan bahwa Sulawesi Utara dan Gorontalo memiliki hubungan sejarah, budaya, perdagangan, serta konektivitas yang saling melengkapi. Kedua provinsi tersebut dinilai memiliki peluang yang sangat besar untuk tumbuh bersama jika didukung oleh sistem keuangan yang inklusif dan efisien. Semangat kolaborasi dan komitmen yang ada di Sulawesi Utara dinilai akan menjadi kekuatan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan utara Indonesia. Upaya berkelanjutan ini sejalan dengan langkah strategis nasional menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
