Lembaga kajian ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) melaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) ke dua badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 8 Agustus lalu. Laporan yang dikirimkan kepada United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission ini dipicu oleh publikasi angka pertumbuhan ekonomi oleh BPS yang dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. BPS sebelumnya merilis data yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode April-Juni sebesar 5,12 persen, naik dari kuartal sebelumnya yang tercatat 4,87 persen. Sebaliknya, perhitungan sejumlah ekonom menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional pada periode tersebut sebenarnya tidak lebih dari 4,8 persen.
Perbedaan data ini memicu kekhawatiran serius mengenai kondisi riil masyarakat, terutama terkait penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia. Berdasarkan data BPS, jumlah kelompok kelas menengah menyusut tajam dari 57,33 juta orang pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta orang pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan sekitar 9,48 juta orang telah turun kelas ke kategori ekonomi yang lebih rendah dalam kurun waktu lima tahun. Senada dengan hal tersebut, ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli menyebutkan bahwa hampir 10 juta orang telah turun kelas dalam enam tahun terakhir.
Dolar AS Pagi Ini Menguat ke Rp 17.797
Penyusutan kelas menengah ini berjalan beriringan dengan tekanan ekonomi yang semakin nyata di sektor riil. Celios mencatat Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia sepanjang April-Juni berada di zona kontraksi di bawah 50 poin, meskipun BPS mencatat industri pengolahan tumbuh 5,68 persen pada kuartal II 2025. Di sisi lain, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia meningkat hingga 32 persen sepanjang semester pertama tahun 2025. Tekanan ini juga terlihat pada industri tekstil dengan catatan 110.000 PHK sepanjang 2024, termasuk raksasa tekstil Sritex yang memangkas setidaknya 11.025 pekerja pada periode Agustus 2024 hingga Maret 2025.
Konsekuensi dari penurunan kelas menengah ini berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 54 persen terhadap PDB nasional. BPS mencatat pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di angka 4,97 persen, namun indeks keyakinan konsumen justru melemah dari 121,1 pada Maret 2025 menjadi 117,8 pada Juni 2025. Beban hidup masyarakat juga diperkirakan semakin berat dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang berlaku mulai tahun 2025. Selain itu, fluktuasi harga bahan bakar minyak nonsubsidi turut menekan pengeluaran. Harga Pertamax yang sempat berada di angka Rp12.750 per liter pada Desember 2025, disesuaikan menjadi Rp15.950 per liter pada 1 Agustus 2026 setelah sebelumnya turun dari Rp16.250 per liter.
Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional Meningkat pada SNLIK 2026
Menanggapi keraguan publik dan laporan Celios ke PBB, pihak pemerintah tetap mempertahankan kredibilitas data nasional. Kepala BPS Amalia Widyasanti pada 6 Agustus menegaskan bahwa lembaganya menyusun data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 dengan berpijak pada standar internasional. Dukungan juga datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan tetap mempercayai data BPS pada 7 Agustus 2025. Celios sendiri merujuk pada peristiwa sembilan tahun lalu ketika badan statistik PBB mengaudit data kemiskinan Malaysia yang diklaim turun drastis dari 49 persen pada 1970 menjadi 0,4 persen pada 2016. Ketidakpastian mengenai akurasi data riil ini masih menjadi sorotan di tengah dinamika perekonomian nasional.
