JOMBANG — Presiden Prabowo Subianto menegaskan keterbukaannya terhadap kritik publik atas jalannya pemerintahan saat ini. Berbicara dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026), Kepala Negara menyatakan selalu membiasakan diri menelaah setiap masukan yang dialamatkan kepada jajarannya.
Prabowo menyampaikan bahwa kritik terhadap pemerintah ditimbang berdasarkan fakta serta realitas hidup yang dihadapi masyarakat biasa. Menurutnya, sistem demokrasi di Indonesia harus mampu melahirkan stabilitas dan kemajuan, bukan justru memicu kelumpuhan dalam pengambilan keputusan.
Respons atas Kabinet dan Diplomasi Luar Negeri
Menanggapi sorotan mengenai jumlah anggota kabinet dan koalisi besar pendukung pemerintah, Prabowo membandingkan kondisi Indonesia dengan negara tetangga, Timor Leste. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,1 juta jiwa, Timor Leste memiliki 28 anggota kabinet. Sementara itu, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk mendekati 300 juta jiwa, sehingga pembentukan koalisi luas dinilai penting untuk menjamin stabilitas pemerintahan yang demokratis.
Prabowo juga menyinggung dinamika kritik terkait frekuensi kunjungan kerjanya ke luar negeri. Ia membandingkannya dengan kritik yang pernah diterima Presiden ke-7 Joko Widodo, yang kala itu sempat disorot karena dinilai jarang bepergian ke luar negeri dan kurang memperhatikan percaturan global.
49 Orang jadi Tersangka Kerusuhan Demo DPR Usai Pemeriksaan Ratusan Massa
Menanggapi kritik yang kini berbalik karena dirinya dinilai sering ke luar negeri, Prabowo menegaskan kembali prinsip politik luar negeri Indonesia. Pemerintahannya tetap menjalankan garis diplomasi non-blok, independen, dan aktif, dengan membangun hubungan bersahabat ke seluruh kekuatan dunia tanpa terlibat dalam pakta militer mana pun.
Skema Anggaran dan Program Transformasi
Selain komposisi pemerintahan dan diplomasi, kritik publik turut menyasar alokasi anggaran belanja untuk sejumlah program prioritas. Beberapa program yang disorot mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga pembangunan perumahan rakyat.
Prabowo menjelaskan bahwa pendanaan program-program tersebut dilakukan melalui strategi penghematan serta realokasi anggaran negara. Langkah efisiensi ini juga diarahkan untuk menekan potensi kebocoran anggaran akibat praktik korupsi. Di sektor riil, pemerintah berupaya memastikan jaminan pasar atau skema off-take bagi komoditas petani dan nelayan agar perputaran ekonomi tetap terjaga di dalam negeri.
19 Perusahaan Penyebab Kebakaran Hutan Ditindak di Tujuh Provinsi
Mengenai pertumbuhan ekonomi nasional yang bertahun-tahun berada di kisaran 5 persen, Prabowo menilai capaian tersebut belum memadai untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju. Guna mendorong lompatan ekonomi, pemerintah menjalankan rangkaian program transformasi yang mencakup MBG, Sekolah Rakyat, hilirisasi industri, hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membalas berbagai kritik dengan perdebatan kata-kata semata, melainkan melalui pembuktian hasil kerja nyata yang dapat diukur oleh masyarakat luas.
