Bayangkan harus menuntut ilmu di sekolah lain karena gedung tempat belajar Anda sendiri hancur tanpa peringatan. Nasib malang ini telah dialami oleh para siswa SDN Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan, selama hampir dua tahun terakhir. Tragedi ambruknya lima ruangan sekolah pada masa libur pilkada akhir November 2024 lalu akhirnya memicu langkah besar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kejadian ini menjadi momentum penting untuk merombak total cara pemerintah mengawasi dan membangun fasilitas pendidikan di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengambil tindakan nyata dengan meninjau langsung kondisi sekolah yang memprihatinkan tersebut pada Jumat, 24 Juli 2026. Usai peninjauan, ia langsung mengumumkan pembentukan tim investigasi dan inventarisasi khusus. Tim ini tidak hanya bertugas menyelidiki penyebab kerusakan bangunan yang sudah roboh, tetapi juga mendata kelayakan gedung-gedung sekolah lain yang ada di Jakarta demi mencegah terjadinya bencana serupa di masa mendatang.
Kebakaran di TPA Galuga Belum Padam Usai 3 Hari, Ini Kendalanya
Salah satu poin krusial yang disoroti Pramono adalah adanya kesalahan mendasar dalam pembagian tugas birokrasi selama ini. Sebelumnya, proyek pembangunan sekolah sepenuhnya dikelola dan diawasi oleh Dinas Pendidikan. Melalui kebijakan baru ini, Pramono memutuskan untuk memindahkan fungsi pengawasan teknis kepada dinas yang memang memiliki keahlian di bidang konstruksi. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) serta Dinas Bina Marga kini ditugaskan untuk mendampingi dan mensupervisi setiap proyek fisik sekolah.
Pramono menekankan bahwa Dinas Pendidikan pada dasarnya adalah pemakai gedung, sehingga tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk menilai kualitas konstruksi. Tim investigasi yang dibentuk akan meneliti secara mendalam penyebab kegagalan struktur bangunan. Sebagai contoh, pada kasus SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang dibangun pada tahun 2011, Pramono mengamati bahwa kerangka strukturalnya memang tidak dipersiapkan secara layak sejak awal. Kesalahan masa lalu ini yang ingin dipastikan tidak terulang kembali pada proyek-proyek baru.
Pemprov DKI Alokasikan Rp 250 Juta untuk Kajian Ikan Sapu-Sapu di Perubahan APBD 2026
Dampak dari lemahnya pengawasan konstruksi di masa lalu ini nyata dirasakan oleh para siswa dan orang tua mereka. Evi, seorang ibu berusia 33 tahun yang anaknya kini duduk di kelas 5, menceritakan bahwa para siswa terpaksa menumpang belajar di SDN Kebayoran Lama Selatan 11 yang berada tepat di sebelah sekolah mereka. Sejak ruang kelas dan ruang UKS mereka ambruk saat libur pilkada pada 27 November 2024, anak-anak belum bisa merasakan kenyamanan belajar di gedung mereka sendiri karena perbaikan yang kunjung belum terealisasi. Reformasi pengawasan ini diharapkan dapat segera memulihkan hak belajar anak-anak dengan aman.
