Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menerapkan kebijakan baru yang sangat ketat di perbatasan selatan negara tersebut. Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan untuk membatasi jumlah penyeberangan migran tanpa dokumen di perbatasan AS-Meksiko. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya tekanan politik dan publik terkait isu imigrasi, yang kini menjadi salah satu topik paling krusial menjelang pemilihan presiden mendatang. Kebijakan ini menandai salah satu tindakan sepihak paling agresif yang diambil oleh pemerintahan Biden untuk mengendalikan situasi di perbatasan.
Berdasarkan rincian perintah eksekutif tersebut, otoritas keamanan perbatasan akan menutup sementara pengajuan suaka bagi migran yang melintasi perbatasan secara ilegal ketika jumlah rata-rata harian mencapai angka tertentu. Aturan penutupan ini akan aktif apabila jumlah penyeberangan ilegal melampaui rata-rata 2.500 orang per hari dalam kurun waktu satu minggu. Perbatasan hanya akan dibuka kembali untuk pengajuan suaka reguler jika angka penyeberangan turun di bawah rata-rata 1.500 orang per hari selama periode yang ditentukan. Meskipun demikian, kebijakan ini memberikan pengecualian bagi anak-anak tanpa pendamping, korban perdagangan manusia, serta migran yang menggunakan jalur legal seperti aplikasi CBP One.
