Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara terus menunjukkan perkembangan pengerjaan fisik di berbagai sektor utama. Pada Kamis, 20 Agustus 2026, Basuki Hadimuljono bersama jajarannya menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 2019–2024, Suharso Monoarfa, di KIPP Nusantara. Pertemuan tersebut diisi dengan peninjauan langsung ke sejumlah proyek strategis yang sedang berjalan, termasuk fasilitas pendidikan SMA Taruna Nusantara Kampus IKN.
Dalam penataan lanskap dan tata kelola air perkotaan, saat ini telah terdapat 32 embung yang rampung serta berfungsi menyuplai kebutuhan penyiraman tanaman di kawasan Nusantara. Guna memperkuat daya dukung lingkungan dan estetika kota, pengerjaan 24 embung tambahan mulai dilaksanakan pada 2026. Penambahan ini akan menggenapkan total ketersediaan tampungan air menjadi 54 embung di seluruh kawasan.
Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Gibran Resmi Dimulai, Simak Sasaran dan Mekanismenya
Pembangunan infrastruktur kelembagaan hukum di kawasan yudikatif juga terus berjalan dengan target rampung secara menyeluruh pada 2027. Rangkaian pengerjaan dibagi ke dalam sejumlah paket, di antaranya paket Gedung Mahkamah Agung (MA) dan Plaza Keadilan. Gedung MA dirancang setinggi tujuh lantai dengan luas 56.000 meter persegi, ruang sidang berkapasitas 473 orang, serta ruang kerja untuk sekitar 2.000 pegawai. Progres fisik gedung MA telah mencapai 12,5 persen setelah delapan bulan masa pengerjaan. Sementara itu, paket terpisah yang mencakup Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) seluas 44.000 meter persegi berlantai delapan dan Gedung Komisi Yudisial (KY) seluas 12.900 meter persegi berlantai empat kini telah mencapai progres pembangunan 45,7 persen.
Secara keseluruhan, pengerjaan zona perkantoran legislatif, yudikatif, serta infrastruktur terkait yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatatkan rata-rata progres 13,6 persen. Total alokasi APBN untuk periode 2025–2029 tercatat sebesar Rp 48,8 triliun yang terbagi ke dalam tiga tahap pengerjaan. Tahap pertama difokuskan pada penguatan konektivitas pendukung investasi, meliputi peningkatan jalan akses sepanjang 12,1 kilometer di KIPP 1B dan 1C, penataan kawasan Sepaku, serta penataan ruang terbuka hijau (RTH).
Viral Pemotor di Jaksel Emosi dan Piting Sopir Mobil karena Diklakson, Duduk Perkara dan Langkah Kepolisian
Selain pendanaan negara, pembangunan fasilitas pendukung bertumpu pada skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta investasi swasta murni. Skema KPBU mencatatkan nilai komitmen sebesar Rp 134,22 triliun untuk sektor hunian, jaringan jalan, dan Multi-Utility Tunnel (MUT), di mana PT Intiland Development Tbk menjadi salah satu pemrakarsa yang membangun 109 rumah tapak dan 41 menara rumah susun. Pada saat yang sama, investasi swasta telah terhimpun sebesar Rp 74,54 triliun untuk fasilitas komersial, perhotelan, kesehatan, olahraga, dan rekreasi. Komitmen ini diperkuat oleh sejumlah entitas internasional, seperti PT Dejem Nusantara Development asal Dubai yang menanamkan modal Rp 4 triliun untuk proyek mal seluas 8 hektare dan masjid wakaf seluas 2 hektare dengan kesiapan mulai kerja pada 2027, PT Starbright International Investment asal China senilai Rp 1,25 triliun untuk empat menara hunian komersial, serta PT Dian Jaya Indonesia dari Korea Selatan yang mengembangkan kawasan komersial berkonsep futuristik sebanyak 25 menara.
