Sidang dugaan korupsi pengalihan kuota haji tambahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026), mengungkap praktik permintaan uang oleh oknum pejabat Kementerian Agama (Kemenag) untuk membuka akses Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Fakta tersebut dibeberkan Direktur Utama PT Al Hamdi Global Wisata, Tauhid Hamdi, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi.
Dalam persidangan, Tauhid yang saat peristiwa berlangsung menjabat sebagai Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), menyebut nama Rizky Fisa Abadi. Rizky merupakan mantan Kasubdit Perizinan Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Kemenag pada 2023 yang diduga meminta setoran hingga 30.000 dolar AS dari pihak asosiasi travel.
Permintaan Dana di TIM hingga Pembukaan Sistem Siskohat
Tauhid menceritakan awal mula penyerahan dana terjadi saat Rizky mengajak perwakilan asosiasi bertemu di Restoran Merdeka, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta. Di sela makan siang, Rizky mengaku masih memegang sisa kuota haji khusus dan mensyaratkan pemberian dana bantuan untuk merenovasi pondok pesantren miliknya di Jawa.
Setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Amphuri, Pandi, Tauhid menyerahkan uang kas sekretariat sebesar 20.000 dolar AS kepada Rizky. Segera setelah uang berpindah tangan, Rizky menginstruksikan pembukaan sistem Siskohat agar biro perjalanan dapat memproses pelunasan nama-nama jemaah.
Dito Ungkap Cara Jokowi Minta Kuota Haji Tambahan ke Arab Saudi
Berkat pembukaan akses Siskohat tersebut, biro perjalanan milik Tauhid berhasil melunasi dan memberangkatkan 25 jemaah kategori T-0 (antrean nol tahun) yang baru mendaftar sekitar enam bulan.
Tambahan Operasional di Mina dan Fasilitas Asosiasi
Permintaan uang berlanjut saat puncak pelaksanaan ibadah haji di Mina. Rizky kembali meminta 10.000 dolar AS dari kas asosiasi dengan dalih biaya operasional mendampingi sejumlah kiai. Tauhid mengamini permintaan tersebut dan menyerahkan uang yang diminta.
Dalam kesempatan yang sama, Tauhid juga mengklarifikasi terkait penyediaan akomodasi di daerah lain. Ia menjelaskan fasilitas penginapan hotel dan transportasi di Lombok disediakan murni untuk keperluan operasional karena pihak asosiasi mengundang Wakil Menteri Agama untuk menghadiri kegiatan Mukernas.
Asmara Gen Z Eps Terakhir Kapan? Cek Jadwal 3 Sinetron Baru SCTV
Perubahan Draf Kepdirjen dan Alokasi Kuota Khusus
Keterangan mengenai peran Rizky diperkuat oleh kesaksian mantan Perencana Ahli Madya pada Sekretariat Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Slamet. Slamet mengungkapkan bahwa aturan kewajiban mengurutkan nomor porsi sengaja dicoret dari draf Keputusan Dirjen (Kepdirjen) Nomor 118 Tahun 2024. Staf Khusus Menteri Agama, Gus Alex, mengonfirmasi kepada Slamet bahwa pengubahan isi draf tersebut dilakukan oleh Rizky Fisa Abadi.
Pembagian kuota ini berkaitan erat dengan keberadaan "tabel floating" yang dibuat pimpinan Kemenag dari total 10.000 kuota tambahan haji khusus. Dari total kuota cadangan tersebut, Subdit yang dipimpin Rizky mengelola alokasi 1.500 jemaah. Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Kemenag sebelumnya, sebanyak 600 kuota dari jatah internal subdit tersebut terealisasi dan dijual dengan tarif biaya percepatan (fee) sebesar 2.500 dolar AS per kuota.
