Departemen Administrasi Lokal Thailand resmi memberhentikan sebanyak 3.868 aparatur sipil negara (ASN) di seluruh negeri pada hari Senin. Langkah tegas pemecatan massal ini diambil menyusul terungkapnya dugaan manipulasi nilai ujian seleksi rekrutmen pemerintah daerah yang digelar pada akhir tahun lalu.
Keputusan pemberhentian tersebut ditetapkan langsung oleh komite pengawas pejabat administrasi lokal yang membawahi 76 provinsi. Sebanyak 3.868 pegawai yang diberhentikan merupakan bagian dari 5.925 orang yang mengikuti ujian seleksi masuk pemerintah daerah pada periode tersebut.
Wakil Sekretaris Tetap Kementerian Dalam Negeri sekaligus Penjabat Direktur Jenderal Departemen Administrasi Lokal, Nirat Pongsitthaworn, menjelaskan bahwa mereka yang dipecat adalah peserta yang telah resmi direkrut dan mulai bertugas di berbagai kantor administrasi lokal di seluruh negeri, sementara sisa peserta lainnya belum sempat diangkat.
Potret Keluarga Suriah Mencari Nafkah dari Garam Gurun Palmyra
Aliran Suap Miliaran Baht dan Modus Manipulasi Nilai
Penyelidikan mendalam membongkar keberadaan jaringan korup di internal birokrasi yang memungut suap hingga mencapai miliaran baht. Dari sekitar 480.000 peserta yang tercatat mendaftar dan mengikuti ujian rekrutmen secara nasional, jaringan tersebut mengubah nilai ujian para kandidat tertentu agar dapat lolos dan mengamankan formasi pekerjaan yang diinginkan.
Besaran uang pelicin yang ditarik dari setiap pelamar bervariasi antara 350.000 baht (sekitar Rp187 juta) hingga 800.000 baht (sekitar Rp427 juta). Nominal tersebut ditentukan berdasarkan tingkatan serta posisi jabatan yang diincar oleh peserta.
Eropa Terbelah soal Nuklir AS, Rusia Disebut Jadi Biang Kerok
Proses Hukum Berlanjut dan Pengisian Formasi Cadangan
Dari total ribuan pegawai yang terlibat, sekitar 140 pejabat tercatat telah mengajukan pengunduran diri sebelum keputusan pemecatan resmi dijatuhkan. Kendati demikian, Nirat menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut tidak akan menghentikan maupun memengaruhi proses hukum pidana yang saat ini terus berjalan terhadap para pelaku.
Untuk menjaga keberlangsungan operasional dan pelayanan publik di kantor-kantor pemerintahan daerah, pemerintah setempat telah menyiapkan skema penggantian. Posisi-posisi kosong yang ditinggalkan oleh para pegawai yang dipecat dijadwalkan akan segera diisi oleh para kandidat cadangan pada bulan Oktober mendatang.
