Pemerintah terus mematangkan langkah pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke Kalimantan Timur secara bertahap. Menyusul rencana penerbitan keputusan presiden (keppres) mengenai perpindahan resmi ibu kota oleh Presiden Joko Widodo pada 2024, regulasi diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan. Otorita IKN (OIKN) kini tengah berfokus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan pembangunan fisik tahap kedua guna memastikan target IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028 dapat tercapai tepat waktu.
Dalam pelaksanaan di lapangan, progres pembangunan berjalan melalui pembagian paket kerja yang melibatkan beberapa instansi. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas 90 paket pekerjaan fisik, dengan rincian 78 paket telah selesai dan 12 paket lainnya masih dalam tahap konstruksi. Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan, di mana 11 paket telah rampung dan satu paket masih berjalan. Di sisi lain, OIKN mengelola 40 paket pekerjaan fisik dari dana APBN, dengan sembilan paket di antaranya telah diselesaikan pada tahun 2025.
Sejumlah Provinsi Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Sambut HUT Ke-81 RI
Untuk mendukung percepatan proyek pada fase kedua ini, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja akan mencapai 20.000 orang. Saat ini, tercatat sekitar 7.000 pekerja konstruksi telah aktif bekerja dan menetap di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Salah satu fokus pembangunan yang sedang berjalan adalah kompleks perkantoran legislatif di atas lahan seluas 42 hektare. Proyek dengan alokasi anggaran Rp8,5 triliun untuk periode 2025–2027 ini nantinya akan mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, dan Museum.
Pembangunan skala masif ini tidak hanya mengandalkan satu sumber pendanaan. Pemerintah menerapkan tiga skema pembiayaan, yaitu APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta. Dalam skema investasi swasta, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Adapun untuk skema KPBU, terdapat 13 proyek prakarsa yang mencakup tujuh sektor hunian dan enam sektor jalan. Beberapa di antaranya adalah pembangunan 108 unit rumah tapak yang diprakarsai oleh PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun oleh PT Nindya Karya.
Cara Aktivasi dan Syarat Pembuatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Kemendagri
Langkah integrasi pembangunan ini diharapkan mampu memberikan dampak berantai bagi perekonomian nasional. Proyek IKN Nusantara diproyeksikan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar mampu menembus angka 5,3 persen pada tahun 2023, melanjutkan tren positif pertumbuhan 5,3 persen pada tahun 2022 yang menjadi capaian tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Guna menyokong stabilitas ekonomi, pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (UU P2SK).
