Penyelenggaraan Piala Dunia 2026 memunculkan perdebatan terkait integritas turnamen setelah adanya laporan pemantauan dari lembaga independen. Group of Copenhagen, sebuah jaringan internasional di bawah naungan Macolin Convention milik Dewan Eropa, merilis tujuh peringatan berstatus Yellow Notices atau tingkat kewaspadaan meningkat. Peringatan ini menandakan adanya indikator tak lazim selama kompetisi berlangsung. Sebaliknya, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melalui Integrity Task Force memberikan kesimpulan yang bertolak belakang dengan menegaskan bahwa tidak ada indikasi manipulasi dari total 104 pertandingan yang digelar.
Dalam menjalankan tugasnya mencegah dan mendeteksi manipulasi kompetisi olahraga, Group of Copenhagen menghimpun platform nasional dari berbagai negara. Selama Piala Dunia 2026, organisasi ini bekerja sama dengan 14 platform nasional yang mewakili keanggotaan dari 45 lebih negara. Tim pemantau secara khusus menelusuri pergerakan pasar taruhan, penghentian pasar, informasi intelijen dari sumber terbuka, hingga aktivitas media sosial. Untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen, mereka turut mengawasi situs taruhan modern seperti Polymarket dan Kalshi.
Meski laporan lengkap Dewan Eropa belum dipublikasikan, rincian dokumen tersebut bocor ke publik melalui The Athletic. Berdasarkan publikasi tersebut, beberapa insiden spesifik memicu diterbitkannya Yellow Notices. Salah satu sorotan utama adalah kartu merah yang diterima gelandang Afrika Selatan, Themba Zwane, pada menit ke-84 dalam laga pembuka melawan Meksiko. Kejanggalan lain terdeteksi di platform Polymarket yang menerima aliran dana transaksi sekitar 4,8 juta dolar AS untuk prediksi bahwa Spanyol tidak akan mampu mengalahkan Cape Verde pada fase grup. Laga tersebut pada akhirnya memang berkesudahan dengan hasil imbang tanpa gol.
Rusia Tutup Konsulat Jerman Terkait Insiden Drone di Leipzig
Laporan yang sama juga menyoroti intervensi Video Assistant Referee (VAR) saat menganulir gol pemain Spanyol, Ferran Torres, dalam kemenangan 4-0 atas Arab Saudi karena proses peninjauan memakan waktu hingga tiga setengah menit. Kasus lain yang tidak kalah memicu tanda tanya melibatkan penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun. Polymarket secara khusus membuka pasar taruhan pada 2 Juli 2026 mengenai peluang Balogun bermain melawan Belgia. Taruhan ini muncul tepat pada hari sang pemain menerima kartu merah di babak 32 besar saat melawan Bosnia Herzegovina. FIFA baru menangguhkan hukuman tersebut pada 5 Juli, yang memungkinkan Balogun tetap tampil. Kecurigaan makin menguat karena platform tersebut tidak membuka pasar serupa untuk 14 pemain lain yang juga mendapat kartu merah sepanjang turnamen, sehingga Group of Copenhagen meminta penjelasan tertulis dari FIFA.
Menanggapi berbagai temuan yang beredar, FIFA segera mempublikasikan hasil pemantauan internal mereka. Melalui Integrity Task Force, badan sepak bola dunia itu memantau 104 pertandingan secara waktu nyata, baik dari sisi jalannya laga maupun aktivitas taruhan. Satuan tugas ini merupakan hasil kolaborasi dengan berbagai entitas hukum dan olahraga internasional, termasuk FBI, INTERPOL, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Sportradar, International Betting Integrity Association (IBIA), hingga Genius Sports. Senior Integrity Manager FIFA, Liam Rich, menegaskan bahwa timnya sama sekali tidak menemukan aktivitas taruhan mencurigakan yang mengarah pada pengaturan skor. Rich juga memastikan kolaborasi pemantauan serupa akan terus dilanjutkan pada turnamen mendatang, termasuk Piala Dunia Wanita 2027.
Sekda Cilacap Alokasikan THR untuk Kasat Reskrim & Kasi Kejari
Perbedaan pandangan ini pada akhirnya bermuara pada interpretasi data pasar taruhan. Pakar industri judi, Christian Kalb, menjelaskan bahwa anomali pergerakan odds tidak bisa secara otomatis disimpulkan sebagai bukti sah manipulasi pertandingan. Fluktuasi tersebut sering kali dipicu oleh tingginya volume taruhan pada satu hasil tertentu atau sekadar strategi perusahaan dalam mengelola risiko. Oleh karena itu, tujuh Yellow Notices dari Group of Copenhagen sejatinya berfungsi sebagai indikator risiko awal yang menuntut pemeriksaan lebih lanjut, bukan sebuah vonis akhir bahwa praktik pengaturan skor benar-benar terjadi di Piala Dunia 2026.
