Selat Hormuz, salah satu jalur nadi energi terpenting di dunia, kini menjadi arena tarik-ulur kekuatan politik global yang mengancam stabilitas ekonomi internasional. Upaya sepihak dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump serta Iran untuk memungut biaya dari kapal-kapal dagang yang melintasi kawasan strategis tersebut akhirnya menemui jalan buntu. Organisasi Maritim Internasional (IMO) secara tegas menolak usulan pengenaan tarif tersebut dengan alasan bahwa kebijakan semacam itu menabrak aturan hukum internasional yang berlaku saat ini.
Keputusan penolakan ini ditegaskan langsung oleh Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, dalam sebuah wawancara dengan Kyodo News di London pada Kamis (23/7/2026) lalu. Dominguez menyatakan bahwa rencana penarikan tarif di Selat Hormuz sama sekali tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Menurut hukum internasional, wilayah selat yang digunakan untuk pelayaran internasional harus terbebas dari pungutan sepihak yang dapat menghambat kebebasan navigasi. Tanpa dasar hukum yang sah, IMO memastikan aturan tarif tersebut tidak dapat diberlakukan di perairan internasional.
Di balik perdebatan regulasi dan tarif ini, terdapat krisis logistik yang sangat nyata di lapangan. Sejak Juni lalu, badan PBB tersebut sebenarnya telah berupaya mengevakuasi kapal-kapal yang terjebak di kawasan Selat Hormuz. Namun, operasi penyelamatan tersebut terpaksa dihentikan setelah terjadi serangkaian serangan terhadap kapal-kapal niaga di wilayah tersebut. Hingga saat ini, diperkirakan masih ada sekitar 500 kapal dagang yang terkatung-katung tanpa kepastian di tengah ketegangan militer yang menyelimuti kawasan tersebut.
Menteri Pertanian Siapkan Nama Calon Wakil Menteri Baru Pendampingnya
Dominguez menekankan bahwa misi evakuasi kapal-kapal tersebut hanya dapat dilanjutkan apabila pihak Amerika Serikat dan Iran bersedia memberikan jaminan keamanan tertulis bahwa kapal-kapal dagang tidak akan menjadi sasaran serangan. Di samping itu, sempat muncul pembahasan mengenai pembentukan kerangka kerja baru bagi IMO untuk memantau situasi di Selat Hormuz bersama Iran dan Oman. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada usulan resmi yang diajukan terkait mekanisme pemantauan bersama tersebut.
Kerawanan jalur pelayaran global ini semakin diperparah oleh situasi di Laut Merah. Ketegangan meningkat setelah kelompok Houthi di Yaman, yang didukung oleh Iran, mengumumkan blokade maritim terhadap kapal-kapal yang memiliki keterkaitan dengan Arab Saudi. Dominguez mengingatkan bahwa sektor transportasi laut internasional tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar atau disandera dalam konflik geopolitik apa pun demi kepentingan sepihak negara atau kelompok tertentu.
Aksi Kepala Badan Gizi Nasional Baru Sidak Dapur Makan Bergizi Gratis Jam Dua Pagi
Dampak dari ketidakstabilan di wilayah Timur Tengah ini dirasakan paling parah oleh negara-negara di kawasan Asia yang sangat bergantung pada impor minyak mentah. Sebagai solusinya, IMO menilai Jepang, sebagai salah satu kekuatan maritim utama di Asia, dapat memainkan peran yang sangat aktif. Jepang diharapkan mampu memfasilitasi perundingan diplomatik dan membantu meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang bertikai demi menjaga kelancaran pasokan energi global.
