Kemendag Tegaskan Minyakita Bebas APBN, Pasokan Bertumpu pada Skema DMO

Keterikatan Minyakita dengan skema DMO membuat tingkat ketersediaan dan realisasi pasokan di pasar domestik memiliki dinamika tersendiri. Nawandaru menjelaskan bahwa ketersediaan atau realisasi pasokan DMO Minyakita sangat bergantung serta berkaitan erat dengan perkembangan kinerja ekspor produk turunan kelapa sawit. Ketika aktivitas ekspor berjalan, kewajiban pasokan DMO dari para produsen kelapa sawit akan terealisasi untuk pasar dalam negeri. Oleh karena itu, pergerakan pasokan Minyakita di dalam negeri senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi pada kinerja ekspor produk turunan kelapa sawit tersebut.

Baca Juga

RUU Sistranas, Solusi KSP Menyatukan Integrasi dan Pendanaan Transportasi Massal

Dalam hal pencatatan volume pasokan sepanjang tahun 2026, realisasi DMO Minyakita sempat mengalami dinamika pergerakan angka yang cukup signifikan. Pasokan DMO Minyakita tercatat sempat mengalami penurunan yang cukup tajam selama periode bulan Februari hingga Mei 2026. Namun, tren penurunan pasokan tersebut kemudian berbalik arah dan mengalami peningkatan pada bulan Juni 2026, sebelum akhirnya realisasi DMO Minyakita berhasil mencatatkan volume sebesar 122.745 ton pada periode Juli 2026.

Terkait dengan rantai penyaluran, realisasi penyaluran DMO kepada distributor tingkat pertama (D1) mencatatkan volume sebesar 413.256 ton. Angka ini mencakup sekitar 49,9 persen dari total realisasi penyaluran secara keseluruhan. Distributor tingkat pertama ini dijalankan oleh BUMN pangan, yang terdiri dari Perum Bulog dan ID Food. Dari total pasokan DMO yang diterima oleh distributor D1 tersebut, Perum Bulog tercatat menguasai volume terbesar dengan menangani 308.057 ton, sedangkan ID Food menangani pasokan sebesar 105.799 ton.

Baca Juga

Pemerintah Pacu Pertumbuhan Ekonomi Paruh Kedua 2026 Menuju 6 Persen Lewat Kebijakan Fiskal Agresif

Sebagian dari pasokan Minyakita yang dikelola melalui BUMN pangan tersebut telah disalurkan secara nyata untuk mendukung pelaksanaan program bantuan pangan dan operasi pasar di berbagai daerah. Agar penyaluran pasokan ini senantiasa efisien dan tepat sasaran, Kemendag meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk terus menjalin koordinasi secara rutin dengan Perum Bulog dan ID Food. Koordinasi intensif antara pemerintah daerah dan BUMN pangan ini dinilai penting agar distribusi Minyakita di lapangan dapat secara efektif diarahkan ke pasar-pasar yang memang sedang membutuhkan pasokan minyak goreng.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap