RUU Sistranas, Solusi KSP Menyatukan Integrasi dan Pendanaan Transportasi Massal

Pandangan tersebut ditegaskan oleh Plt Deputi IV KSP Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Fadjar Dwi Wisnuwardhani, dalam paparannya pada acara Seminar Nasional Masyarakat Transportasi Indonesia 2026 yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Selasa (4/8). Dalam kesempatan tersebut, Fadjar menyampaikan bahwa kehadiran RUU Sistranas tidak boleh dipandang sebatas upaya teknis untuk menyelaraskan berbagai regulasi yang tumpang-tindih di sektor perhubungan. Lebih jauh dari itu, RUU Sistranas dirancang untuk menjadi landasan utama yang memandu keberlanjutan pengembangan sistem transportasi nasional pada masa mendatang.

Fadjar menilai bahwa letak tantangan terbesar dalam pembangunan transportasi massal di Indonesia saat ini telah mengalami pergeseran titik berat. Pembatasan fokus hanya pada pembangunan fisik infrastruktur—seperti pengadaan rel Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), moda kereta cepat, hingga jaringan jalan tol—tidak lagi mencukupi untuk menyelesaikan persoalan mobilitas masyarakat. Kebutuhan paling mendasar yang belum sepenuhnya terwujud adalah integrasi sistem di antara beragam moda yang sudah dibangun tersebut. Tanpa adanya keterhubungan sistemik, berbagai proyek infrastruktur bernilai besar berisiko berjalan secara terpisah dan kurang optimal dalam memberikan kemudahan perpindahan bagi pengguna jasa.

Baca Juga

Istana Buka Kuota 8.100 Undangan untuk Upacara HUT Ke-81 RI

Konsep integrasi sistem yang diusung dalam RUU Sistranas mencakup cakupan yang komprehensif. Fadjar memaparkan bahwa membangun sebuah sistem transportasi yang utuh berarti harus mampu menyelaraskan regulasi yang berlaku, mengoordinasikan jajaran kelembagaan yang mengelolanya, menyatukan perencanaan jaringan angkutan secara terpadu, hingga mengharmonisasikan aspek pendanaannya. Keempat dimensi ini saling berkaitan erat. Ketika koordinasi kelembagaan atau perencanaan jaringan berjalan tanpa keselarasan regulasi dan pembiayaan, maka layanan transportasi massal antarmoda akan terus menghadapi hambatan operasional di lapangan.

Aspek pengintegrasian ini memiliki kaitan langsung dengan capaian pembangunan nasional secara makro. Dalam forum tersebut, Fadjar menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional akan mustahil untuk dicapai apabila pembangunan moda transportasi masih terus dilakukan secara parsial serta terjebak dalam ego sektoral instansi masing-masing. Sektor transportasi tidak bisa lagi hanya dipahami secara sempit sebagai sarana mobilitas atau perpindahan barang dan penumpang belaka. Sebaliknya, transportasi harus dimaknai secara luas sebagai fondasi perekonomian yang sangat menentukan tingkat produktivitas harian warga, meningkatkan daya saing bangsa di arena internasional, hingga menentukan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Baca Juga

KPK Geledah Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan Selatan Terkait Kasus Silmy Karim

Selain fokus pada penyelarasan tata kelola operasional dan regulasi, dorongan KSP terhadap RUU Sistranas juga menyoroti aspek krusial terkait pendanaan transportasi massal. Fadjar menekankan pentingnya harmonisasi pendanaan serta penguatan sinergi dari seluruh pihak terkait untuk mewujudkan pola kerja sama yang semakin sehat. Pembiayaan moda transportasi perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih kreatif dan tidak semata-mata bertumpu pada skema konvensional. Salah satu bentuk pembiayaan kreatif yang didorong adalah pengembangan berbasis penguatan kawasan transit atau Transit-Oriented Development (TOD). Melalui skema TOD, integrasi antara pemanfaatan ruang di sekitar simpul transit dengan sistem transportasi dapat dikembangkan secara selaras, sehingga mampu menciptakan skema pembiayaan kawasan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Upaya KSP mendorong RUU Sistranas ini menegaskan pergeseran paradigma pemerintah dalam mengelola sektor perhubungan nasional, yakni dari orientasi fisik semata menuju penataan tata kelola terintegrasi. Kendati demikian, efektivitas RUU Sistranas sebagai payung hukum kelak masih bergantung pada proses pembahasan regulasi serta komitmen konkret lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk benar-benar menghilangkan sekat ego sektoral saat undang-undang ini diberlakukan secara resmi.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap