Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap penyebab utama terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di dua pabrik garmen yang berlokasi di wilayah Jawa Tengah, yaitu Victory Apparel dan PT Samwon. Berdasarkan hasil peninjauan langsung yang dilakukan oleh pihak kementerian ke lapangan, keputusan pengurangan tenaga kerja tersebut dipastikan bukan dipicu oleh serbuan barang impor yang belakangan masuk ke pasar dalam negeri. Faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya PHK di kedua pabrik tersebut adalah adanya penurunan pesanan ekspor secara signifikan dari para pelanggan bisnis mereka.
Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kemenperin, Rizky Aditya Wijaya, menjelaskan bahwa kedua perusahaan garmen tersebut, baik Victory Apparel maupun PT Samwon, merupakan industri yang beroperasi di dalam kawasan berikat. Karakteristik operasional di kawasan berikat ini membuat seluruh orientasi produksi dari kedua pabrik tersebut ditujukan khusus untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor di luar negeri. Dengan demikian, kelangsungan aktivitas produksi mereka sangat bergantung pada permintaan dari pasar internasional.
Rizky Aditya Wijaya menegaskan bahwa penurunan pesanan business to business (B2B) yang dialami oleh kedua perusahaan tersebut merupakan penyebab utama dilakukannya pemutusan hubungan kerja. Ia memaparkan bahwa kondisi ini murni merupakan masalah internal yang dihadapi oleh masing-masing perusahaan dalam mengelola permintaan dari mitra bisnis mereka. Masalah ini sama sekali tidak berkaitan dengan faktor eksternal lain seperti lonjakan impor barang sejenis ke pasar Indonesia. Hal tersebut juga menepis anggapan bahwa produk impor mematikan industri garmen berorientasi ekspor tersebut.
BAKN Minta Pemerintah Siapkan Plan B Pengalihan Utang KCIC untuk Lindungi Keuangan KAI
Guna meminimalisasi dampak dari pemutusan hubungan kerja tersebut, Kemenperin telah merancang sejumlah langkah mitigasi bagi para pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kemenperin akan mengupayakan agar para tenaga kerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja ini dapat segera diserap oleh berbagai investasi baru yang saat ini sedang berkembang di wilayah Jawa Tengah. Pada tahun 2026 ini, Jawa Tengah tercatat masih menerima banyak investasi baru, baik yang bergerak di sektor industri garmen maupun di sektor industri alas kaki. Kehadiran berbagai perusahaan baru di area sekitar diharapkan membuka peluang penyerapan kembali tenaga kerja secara optimal.
Di samping melakukan langkah mitigasi bagi para pekerja, Kemenperin juga berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pemantauan terhadap kondisi industri manufaktur secara menyeluruh. Langkah penguatan sistem pemantauan ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi penutupan fasilitas produksi lainnya di masa mendatang. Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri, menyatakan bahwa pihaknya terus memperkuat pemantauan terhadap kondisi industri agar penurunan utilisasi tidak berujung pada penutupan pabrik secara permanen.
Investor China dan Arab Mau Bangun Pabrik di Madura
Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Kemenperin mengandalkan instrumen Indeks Kepercayaan Industri (IKI). Melalui instrumen ini, kementerian memantau kondisi perkembangan setiap subsektor industri secara bulanan. Apabila hasil pemantauan menunjukkan adanya subsektor tertentu yang mengalami kontraksi secara terus-menerus dan dalam tingkat yang cukup dalam, maka subsektor tersebut akan langsung mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah untuk segera dicarikan jalan keluarnya.
Sebagai tindak lanjut dari pemantauan tersebut, Kemenperin secara aktif menjalin koordinasi dengan para pelaku industri guna mengidentifikasi akar persoalan yang tengah dihadapi oleh sektor manufaktur. Proses koordinasi ini dilakukan untuk memetakan berbagai hambatan operasional, mulai dari kendala pasokan bahan baku, masalah pembiayaan usaha, hingga kendala dalam akses ke pasar ekspor. Melalui identifikasi masalah yang komprehensif ini, pemerintah berharap dapat menjaga keberlangsungan produksi industri serta memberikan solusi yang tepat bagi perusahaan yang mengalami kesulitan operasional.
