Pertumbuhan penetrasi internet di Indonesia yang meningkat dari 64,8 persen pada 2018 menjadi 77,01 persen pada 2022, atau menjangkau sekitar 212 juta orang, melatarbelakangi pengesahan regulasi privasi data nasional. Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) guna memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi data yang dikelola lembaga pemerintah maupun sektor swasta. Mengacu pada Pasal 74 UU PDP, tenggat waktu penyesuaian bagi seluruh pihak yang memproses data pribadi telah ditetapkan hingga 17 Oktober 2024, tepat dua tahun sejak undang-undang diundangkan, sehingga kepatuhan dan penerapan sanksi administratif undang-undang perlindungan data pribadi uu pdp menjadi fokus operasional setiap pengelola data.
Apa saja klasifikasi data dan kewajiban utama pengendali data menurut regulasi ini? Dalam Pasal 1 UU PDP, Subjek Data Pribadi diartikan sebagai orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi. Informasi yang dilindungi undang-undang ini terbagi menjadi dua kategori, yakni data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Pengendali data pribadi mengemban tanggung jawab penuh atas tata kelola data tersebut, termasuk kewajiban memberikan pemberitahuan langsung kepada Subjek Data Pribadi apabila terjadi kegagalan pelindungan data di dalam sistem mereka.
Aturan Pendaftaran IMEI HP Luar Negeri di Bea Cukai, Ketentuan, Batasan, dan Skema Pajak
Apa kendala utama yang dihadapi organisasi dalam memenuhi standar kepatuhan UU PDP? Tantangan pelaksanaan regulasi ini terbagi dalam tiga aspek utama, yaitu aspek teknis, regulasi, dan organisasi. Dari sisi teknis, organisasi harus memutakhirkan infrastruktur teknologi informasi serta sistem aplikasi melalui pemetaan data pribadi, penerapan enkripsi data, pengetatan kontrol akses, dan penyediaan mekanisme persetujuan eksplisit dari pengguna. Pada dimensi regulasi, pengelola data menghadapi kompleksitas hukum, kebutuhan panduan operasional terperinci, pelatihan staf, serta kesulitan harmonisasi aturan UU PDP dengan regulasi sektoral. Secara organisasional, adaptasi memerlukan revolusi budaya perlindungan privasi data dan kesiapan mengatasi resistensi internal dari praktik kerja lama.
Siap Mengudara, Ini Penampakan 50 Helikopter Listrik Buatan Anak Bangsa
Bagaimana arah pengawasan dan evaluasi kepatuhan administratif UU PDP di sektor strategis? Pada 10 Januari 2026, Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri menyatakan bahwa pengawasan UU PDP harus diperkuat secara proaktif dan berbasis risiko dengan melengkapi pengujian ketahanan siber atau stress test, bukan sekadar pemenuhan checklist kepatuhan administratif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas dituntut memastikan kepatuhan standar keamanan siber dan efektivitas audit. Selain itu, harmonisasi antara UU PDP, regulasi OJK, dan UU Perbankan dinilai esensial guna menjamin stabilitas sistem keuangan serta menjaga kepercayaan publik.
