Pemerintah Indonesia tengah bersiap menghadapi transisi anggaran besar dalam beberapa tahun ke depan. Paparan arah kebijakan fiskal ini memperlihatkan kontras pidato Prabowo Subianto soal Nota Keuangan RAPBN 2026 dan 2027, yang menandai pergeseran fokus dari pemantapan program sosial di tahun 2026 menuju proyek infrastruktur serta restrukturisasi finansial pada tahun 2027.
Pada tahun anggaran 2026, pemerintah menetapkan alokasi anggaran yang sangat besar pada sektor-sektor mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Komitmen anggaran pendidikan dijaga sebesar 20 persen atau sekitar Rp757,8 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp178,7 triliun dialokasikan untuk gaji, kompetensi, dan kesejahteraan guru serta dosen, sementara Rp150,1 triliun diarahkan untuk peningkatan fasilitas sekolah dan kampus. Pemerintah menargetkan seluruh renovasi sekolah selesai paling lambat pada tahun 2029. Target bantuan sosial pendidikan juga mencakup Program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, KIP Kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, serta beasiswa LPDP untuk 4.000 mahasiswa pada 2026.
Di samping pendidikan, sektor kesehatan mendapatkan alokasi Rp244 triliun, sedangkan ketahanan pangan dianggarkan sebesar Rp164,4 triliun. Salah satu fokus utama adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendapatkan porsi anggaran sebesar Rp335 triliun untuk menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), meningkat signifikan dibanding jangkauan 25 juta penerima manfaat pada tahun 2025. Namun, implementasi program ini sempat diwarnai persoalan setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, terjerat kasus korupsi.
Pemerintah Revitalisasi 5.000 Sekolah dan Siapkan Sekolah Nasional Terintegrasi pada 2026
Memasuki tahun 2027, postur anggaran menunjukkan lonjakan belanja negara yang direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, sementara pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.426 triliun. Hal ini memicu defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau setara dengan 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dampak dari rencana ini terlihat dari perluasan proyek fisik dan reformasi kelembagaan. Di sektor kesehatan, mulai tahun 2027 pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan dengan anggaran sekitar Rp4 miliar per puskesmas, membangun atau merevitalisasi 441 RSUD, serta mendirikan dan merenovasi 514 laboratorium kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, efisiensi belanja mulai diperketat. Langkah konsolidasi pengadaan berhasil menekan biaya Interactive Flat Panels (IFP) dari sekitar Rp150 juta menjadi Rp26 juta per unit. Prabowo juga menargetkan perampingan BUMN secara drastis dengan menutup 290 BUMN yang dinilai tidak produktif sehingga tersisa maksimal 300 BUMN produktif pada akhir 2026. Langkah ini berimplikasi pada penutupan 750 anak cucu BUMN pada tahun ini.
Mitos Musik Klasik Tingkatkan Kecerdasan Bayi dan Asal-usul Efek Mozart
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pemerintah menyiapkan instrumen Danantara Development Management Fund (DDMF) guna mendanai proyek strategis jangka panjang yang tidak cocok dibiayai melalui investasi komersial jangka pendek maupun APBN. Langkah strategis lainnya mencakup target operasional bursa komoditas Indonesia pada 1 Januari 2027, pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pembangunan pembangkit energi surya berkapasitas 100 gigawatt, serta rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia di Jakarta dengan kemungkinan pengembangan di Bali. Pemerintah juga bersiap memulai pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa yang diperkirakan memakan waktu 15 hingga 20 tahun, serta menyiapkan insentif produksi motor listrik nasional bagi entitas yang mampu memproduksi 1 juta unit di dalam negeri.
