Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat kemajuan signifikan dalam program perbaikan infrastruktur sekolah di wilayah terdampak bencana. Revitalisasi hampir 5.000 sekolah di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara kini dilaporkan telah rampung mendekati 100 persen. Proyek fisik yang pembangunannya dimulai sejak bulan Februari lalu ini menelan anggaran lebih dari Rp2 triliun. Langkah taktis tersebut menjadi bagian awal dari target pemerintah yang lebih besar, yakni menuntaskan revitalisasi sekitar 90.000 satuan pendidikan sepanjang periode 2025-2026.
Upaya masif ini dijalankan demi mewujudkan fondasi pendidikan dasar yang kuat untuk generasi unggul di seluruh pelosok negeri. Dalam wawancara khusus dengan wartawan Media Indonesia, Despian Nurhidayat, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu鈥檛i menjelaskan bahwa penataan fasilitas fisik ini berjalan beriringan dengan penyediaan sarana penunjang digital. Pemerintah menargetkan pembagian Interactive Flat Panel ke 286.000 satuan pendidikan pada tahun pertama pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, kementerian juga menyediakan jaringan internet Starlink untuk mendukung kegiatan belajar masyarakat serta pembelajaran jarak jauh (PJJ). Langkah ini diharapkan mampu menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan layak, mengingat angka anak putus sekolah dan tidak sekolah di Indonesia saat ini tercatat berada di atas 4 juta anak.
Upaya Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas Menjadi Wirausaha Berkualitas
Selain perbaikan infrastruktur, pemerintah tengah bersiap meluncurkan format sekolah baru. Pada tahun 2026, pemerintah berencana mulai membuka 17 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di beberapa provinsi dan kabupaten di Indonesia. Berdasarkan kebijakan Presiden Prabowo, SNT hanya akan dibuka satu sekolah per kabupaten untuk jenjang SMP dan SMA. Sekolah non-asrama ini dirancang untuk memberikan layanan pendidikan unggul bagi anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan dan bakat istimewa di bidang akademik, olahraga, seni, maupun bidang keunggulan lainnya. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa anak-anak dengan kemampuan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus. SNT bersifat inklusif karena menerima siswa dari beragam latar belakang ekonomi serta anak-anak disabilitas yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata.
Sebagai pelengkap, pemerintah juga memperkenalkan konsep Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Sekolah Rakyat dirancang khusus bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang berada di desil 1 dan desil 2 dengan kemampuan akademik biasa saja. Kurikulum pada sekolah ini didesain dengan sistem Multi Entry Multi Exit (MEME). Sebaliknya, Sekolah Unggul Garuda dirancang dengan keunggulan khusus dan kurikulum berstandar internasional. Jumlah sekolah ini dibatasi dan diseragamkan secara nasional, yakni hanya ada 20 sekolah di seluruh Indonesia dalam rentang waktu lima tahun.
Jumlah Pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Nasional Capai 78 Juta Peserta
Guna menyeimbangkan kemampuan akademis dan karakter siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat regulasi kedisiplinan dan pembentukan kepribadian di sekolah. Pramuka kini ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Pembentukan karakter siswa diarahkan melalui tujuh kebiasaan, meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Untuk mendukung fokus belajar siswa, menteri telah menerbitkan surat edaran yang mendukung PP Tunas mengenai pembatasan penggunaan gawai di sekolah. Selain itu, aturan baru mewajibkan pelaksanaan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional, yang selalu diisi dengan pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia.
