Pemerintah terus berupaya memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan mengoptimalkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini, Indonesia memiliki lebih dari 64 juta unit UMKM yang mampu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Langkah strategis terus dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan agar para pelaku usaha tidak sekadar bertahan di sektor informal, melainkan mampu bertransformasi menjadi unit bisnis yang lebih mapan. Upaya pendorongan UMKM untuk naik kelas menjadi wirausaha berkualitas kini menjadi fokus utama dalam pembenahan ekosistem bisnis di tanah air.
Dorongan transisi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan ekosistem kewirausahaan yang lebih terstruktur dan berdaya saing. Kementerian UMKM, melalui Deputi Bidang Kewirausahaan M Riza Damanik, bersama berbagai pihak telah membangun jaringan pendukung yang kuat. Penguatan ekosistem tersebut saat ini ditopang oleh 265 program, 753 inkubator, serta 204 kolaborator. Sampai dengan paruh pertama tahun 2026, inisiatif pengembangan kewirausahaan telah merangkul lebih dari 1.081.031 pelaku usaha serta memfasilitasi lahirnya 8.661 perusahaan rintisan. Aspek permodalan turut didorong melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor produktif yang pada tahun 2025 porsinya melampaui 64 persen atau setara Rp270 triliun. Menjelang 12 Juli 2026, sebanyak 2,5 juta debitur telah menerima kucuran dana KUR dengan total nilai mencapai Rp159,8 triliun. Selain itu, pemerintah menerbitkan Permenko Nomor 7 Tahun 2026 mengenai Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) dengan bunga flat 8 persen tanpa agunan tambahan guna mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha perempuan.
Pemerintah Revitalisasi 5.000 Sekolah dan Siapkan Sekolah Nasional Terintegrasi pada 2026
Intervensi kebijakan ini mulai menunjukkan dampak positif pada struktur usaha nasional. Proporsi usaha kecil dan menengah terhadap usaha mikro mengalami peningkatan dari 3,06 persen pada tahun 2024 menjadi 3,28 persen pada tahun 2025. Di saat yang sama, rasio kewirausahaan nasional menyentuh angka 3,29 persen, melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar 3,1 persen. Dari sisi legalitas dan standardisasi, sebanyak 15.650.506 usaha telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Tercatat pula 3.725.477 UMKM yang memperoleh sertifikat halal, 628.948 unit memiliki SPP-IRT, dan 1.081.599 UMKM dengan 2.112.749 produk berhasil mendapatkan sertifikasi SNI Bina UMK. Di sektor keamanan konsumsi, sebanyak 270.616 fasilitas pengelolaan pangan dipastikan telah memenuhi standar higiene dan sanitasi.
Dampak nyata juga terlihat pada perluasan akses pasar dan nilai transaksi. Ajang INABUYER 2026 berhasil mencatatkan potensi transaksi hingga Rp2,218 triliun. Pada program pemerintah, sebanyak 57.600 UMKM telah dilibatkan sebagai pemasok dalam inisiatif Makan Bergizi Gratis. Di kancah internasional, keikutsertaan dalam The 14th China Food Trade Fair membuka potensi nilai ekonomi tahunan yang mencapai Rp488 miliar. Upaya pembibitan wirausaha muda juga menunjukkan hasil positif, terbukti dari 1.173 siswa SMA dan SMK dari 45 sekolah yang sukses membukukan pendapatan kolektif lebih dari Rp483 juta melalui program Student Company. Di samping itu, badan usaha seperti Pertamina turut berkontribusi dengan menetapkan 350 pelaku usaha perempuan sebagai peserta Program PFpreneur 2026.
Jumlah Pelayanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) Nasional Capai 78 Juta Peserta
Sebagai langkah keberlanjutan, pemerintah tengah mempersiapkan empat klaster prioritas pada tahun 2026 yang meliputi sektor pertanian dan perkebunan, wellness and beauty, olahraga, serta kuliner. Seluruh inisiatif ini bermuara pada sasaran jangka panjang yang tertuang dalam program Pro-Kesra Produktif. Program tersebut menargetkan terciptanya 10 juta penduduk yang bekerja dan berusaha pada tahun 2029, guna memastikan kelancaran transisi pelaku usaha informal menjadi wirausaha yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
