Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka yang diduga kuat terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Perkara tindak pidana korupsi ini berkaitan erat dengan pembayaran komisi atas asuransi perkapalan milik badan usaha milik negara, yakni PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pelni. Pembayaran komisi tersebut dilakukan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo, di mana rentang waktu kejadian dugaan korupsi ini tercatat berlangsung selama periode tahun 2015 hingga tahun 2020. Penahanan ini merupakan tindak lanjut dari proses hukum yang terus didalami oleh lembaga antirasuah tersebut guna mengungkap tuntas penyimpangan yang terjadi.
Upaya paksa berupa penahanan terhadap keempat orang tersangka tersebut dilakukan oleh tim penyidik setelah serangkaian proses pemeriksaan. Para tersangka diketahui telah menjalani proses pemeriksaan yang berlangsung hingga Kamis malam, 30 Juli. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan pernyataan dan konfirmasi mengenai langkah penahanan ini melalui sebuah keterangan tertulis yang disampaikan kepada publik pada hari yang sama. Budi Prasetyo menegaskan bahwa penyidik KPK mengambil langkah penahanan guna memperlancar jalannya proses penyidikan lebih lanjut atas kasus dugaan korupsi asuransi perkapalan ini.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, tepatnya di Gedung Merah Putih KPK, keempat tersangka tampak digelandang oleh pihak berwenang menuju mobil tahanan. Proses pemindahan para tersangka ke kendaraan tahanan tersebut terjadi pada sekitar pukul 20.38 Waktu Indonesia Barat (WIB). Keempat tersangka yang ditahan tersebut memiliki latar belakang jabatan yang berbeda-beda, baik dari pihak perusahaan badan usaha milik negara maupun dari pihak perusahaan swasta yang terlibat dalam pusaran kasus ini.
KPK Periksa Lagi Pengepul Uang Suap di Kasus Importasi Bea Cukai
Tersangka pertama yang ditetapkan dan ditahan oleh KPK adalah Untung Hadi Santoa. Ia diketahui pernah menduduki jabatan strategis sebagai Direktur Pemasaran dan Korporasi di PT Jasindo untuk periode masa jabatan mulai dari bulan Desember 2013 hingga bulan Oktober 2018. Tersangka kedua adalah Eko Yuni Triyanto, yang pada masa jabatannya bertugas sebagai Manajer Manajemen Risiko di Biro Enterprise Risk Management & Litbang PT Pelni untuk periode tahun 2012 sampai dengan bulan Mei 2015. Keterlibatan pejabat dari kedua perusahaan pelat merah ini menjadi fokus utama dalam konstruksi perkara yang tengah diusut.
Selain dua nama dari perusahaan negara tersebut, KPK juga menahan dua orang tersangka lainnya yang berasal dari pihak perusahaan swasta. Tersangka ketiga adalah Yohanes Priyo Iriantono, yang menjabat sebagai Direktur di PT Inovasi Vahana Indonesia selama periode tahun 2015 hingga tahun 2020. Sementara itu, tersangka keempat adalah Zulchaibar, yang diketahui memegang posisi sebagai Komisaris di PT Nusantara Proteksi Mandiri. Keempat pihak ini diduga saling terkait dalam pelaksanaan pengadaan dan pembayaran komisi asuransi perkapalan yang berujung pada kerugian negara.
Budi Prasetyo lebih lanjut menjelaskan mengenai masa penahanan yang akan dijalani oleh para tersangka. Keempat tersangka tersebut akan menjalani masa penahanan untuk dua puluh hari pertama. Masa penahanan awal ini terhitung mulai tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 19 Agustus 2026. Untuk lokasi penahanan, seluruh tersangka akan ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penempatan di fasilitas tahanan ini dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Jokowi Dikabarkan Terbang ke NTT Temui Korban Gempa di Sikka
Dalam penjelasan mengenai konstruksi perkara, Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa para tersangka diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan asuransi perkapalan dari PT Pelni. Pelaksanaan pekerjaan asuransi perkapalan tersebut diketahui dilakukan dengan cara penunjukan langsung kepada PT Jasindo. Metode penunjukan langsung inilah yang diduga menjadi celah terjadinya perbuatan melawan hukum yang melibatkan keempat tersangka dari berbagai instansi tersebut.
Lebih rinci mengenai nilai dari proyek yang diduga menjadi objek korupsi, jumlah total nilai kontrak pekerjaan asuransi perkapalan tersebut selama rentang waktu tahun 2015 hingga 2020 diketahui mencapai angka sebesar Rp263 miliar. Dari total nilai kontrak yang sangat besar tersebut, perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh para tersangka telah berdampak pada keuangan negara. Berdasarkan hasil penghitungan resmi yang telah dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi ini telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang jumlahnya mencapai Rp15,6 miliar.
