Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, meminta seluruh elemen umat Islam beserta jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjalin sinergi yang kuat dengan pemerintah. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung secara penuh berbagai pelaksanaan program prioritas nasional yang telah digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Permintaan tersebut disampaikan secara langsung oleh Nasaruddin pada Minggu malam di Jakarta, bertepatan dengan penutupan rangkaian Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-8 sekaligus peringatan Milad MUI ke-51. Menurutnya, kerja sama antara para pemimpin umat beragama dan unsur pemerintahan memegang peranan yang sangat krusial dalam menyukseskan pembangunan.
Dalam pandangan Nasaruddin, rentetan kebijakan pro-rakyat serta program strategis yang dicanangkan oleh pemerintahan saat ini pada dasarnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan umat Islam. Hal ini tidak terlepas dari posisi umat Islam sebagai kelompok mayoritas dalam struktur demografi di Indonesia. Ia menyoroti komitmen Presiden Prabowo yang dinilai memberikan keberpihakan secara mutlak terhadap implementasi amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nasaruddin menegaskan bahwa apabila kebijakan ekonomi tersebut dijalankan dengan baik, pihak yang akan menjadi penikmat utamanya tidak lain adalah umat Islam itu sendiri.
Untuk membuktikan komitmen kesejahteraan tersebut, Menteri Agama merinci sejumlah program strategis nasional yang patut dikawal secara bersama-sama oleh masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi penerapan kebijakan hilirisasi di sektor industri, pembukaan akses sekolah gratis bagi rakyat, serta perluasan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk kelompok masyarakat dari kalangan yang kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan ribuan unit rumah tinggal dan perkampungan khusus nelayan. Kebijakan afirmatif lainnya adalah upaya redistribusi lahan-lahan luas yang selama ini dibiarkan kosong atau terbengkalai, agar pengelolaannya dapat dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat luas guna menumbuhkan rasa optimisme.
Saksi Ungkap Pejabat Kemenag Minta Jatah demi Bisa Buka Siskohat
Terkait dampak langsung dari program-program tersebut, Nasaruddin mengajak umat untuk merenungkan siapa yang akan menerima manfaat terbesar. Ia menekankan bahwa pihak yang paling banyak menikmati hasil hilirisasi, fasilitas sekolah rakyat yang serba gratis, hingga beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang tidak memiliki kemampuan finansial adalah umat Islam. Oleh karena alasan tersebut, ia memberikan imbauan agar masyarakat memberikan dukungan yang penuh dan berkesinambungan terhadap berbagai kebijakan yang sedang dijalankan oleh negara.
Di samping berfokus pada program kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada persoalan moral bangsa. Visi pemerintah dalam hal ini dinilai sangat selaras dengan berbagai keprihatinan yang selama ini disuarakan oleh para ulama. Keselarasan tersebut dibuktikan melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 yang mengatur tentang kebijakan umum pertahanan negara. Aturan ini secara eksplisit menargetkan pemberantasan terhadap berbagai ancaman non-militer yang berpotensi merusak tatanan masyarakat. Ancaman yang kini tengah diperangi secara serius oleh pemerintah mencakup penyebaran paham ateisme, memudarnya rasa nasionalisme, maraknya praktik judi daring, hingga penyebaran budaya serta perilaku penyimpangan LGBT.
Luhut Targetkan Uji Coba Rekening Bansos Kuartal I 2027
Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama turut menyoroti tantangan di sektor ekonomi syariah yang masih membutuhkan perhatian khusus. Ia menyayangkan fakta bahwa pangsa pasar keuangan dan perbankan syariah tingkat nasional masih tertahan dan berputar di bawah angka sepuluh persen. Angka ini dinilai sangat kecil apabila disandingkan dengan total populasi penduduk Muslim di Indonesia yang mencapai sekitar 240 juta jiwa. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Nasaruddin secara khusus mengajak MUI untuk turun tangan mencari dan merumuskan pendekatan-pendekatan non-ekonomi yang efektif guna mendongkrak pangsa pasar industri keuangan syariah di tanah air.
Sebagai langkah tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Nasaruddin meminta agar seluruh hasil rumusan maupun rekomendasi yang lahir dari KUII ke-8 segera diserahkan secara resmi kepada pihak Kementerian Agama. Ia berjanji untuk mengintegrasikan berbagai gagasan bernas yang dihasilkan oleh para ulama ke dalam program kerja konkret di lingkungan pemerintah. Sinergi antara pemikiran ulama dan program negara ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita besar bangsa, yakni menjadikan Indonesia sebagai pusat kejayaan peradaban Islam di mata dunia.
