Media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh kabar miring yang menerpa Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Isu liar yang beredar menyebutkan bahwa seorang pegawai di kementerian tersebut meninggal dunia lantaran permohonan cuti sakitnya tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Kabar ini pun langsung memicu gelombang kritik tajam dari publik yang menilai birokrasi kementerian telah mengabaikan hak dasar kemanusiaan pekerjanya secara tidak adil.
Menanggapi kegaduhan yang telanjur meluas tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo langsung angkat bicara untuk meluruskan situasi yang sebenarnya. Dody menegaskan bahwa kabar yang beredar di jagat maya itu sepenuhnya adalah informasi bohong alias hoaks. Ia memastikan tidak ada satu pun jajarannya yang mengalami nasib tragis akibat terhambat oleh birokrasi perizinan di kementerian yang dipimpinnya.
Dody menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan penelusuran mendalam secara internal untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. Dari hasil pengecekan langsung dan penggalian data di lapangan, kementerian tidak menemukan adanya kasus pegawai wafat akibat terganjal izin cuti yang tidak disetujui. Menurutnya, bagi pegawai yang memang jatuh sakit, prioritas utama adalah penanganan medis terlebih dahulu, sedangkan urusan administrasi perizinan cuti akan diproses kemudian tanpa menghalangi hak pengobatan.
Harga Minyak Dunia Meledak Jebol Level US$100, Tertinggi Sejak Juli
Namun, di balik munculnya rumor tersebut, ada kebijakan internal yang memang sedang dibenahi secara ketat oleh sang menteri. Dody mengakui bahwa sejak akhir April lalu, dirinya menarik kembali kewenangan menyetujui cuti pegawai yang sebelumnya didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen). Langkah tegas ini diambil bukan untuk mempersulit karyawan, melainkan karena ditemukannya banyak pelanggaran administratif yang cukup serius di lingkungan kementerian.
Menteri PU mengungkapkan bahwa penarikan wewenang tersebut terpaksa dilakukan setelah ditemukannya indikasi penyalahgunaan dokumen pengajuan cuti. Sejumlah oknum pegawai kedapatan mengajukan permohonan cuti dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu. Oleh karena itu, langkah penertiban diambil secara langsung oleh menteri agar memberikan efek jera sekaligus memperbaiki integritas serta tata kelola kepegawaian yang dinilai sempat melonggar.
Anggota DPR Eva Stevany Buka Suara Namanya Masuk Desil 4 Rentan Miskin
Kebijakan pengetatan ini ditegaskan hanya bersifat sementara demi membenahi moral kerja di lingkungan Kementerian PU. Dody menjelaskan bahwa seiring dengan ditunjuknya Sekjen baru oleh Presiden, sistem administrasi pengajuan cuti kini tengah ditata ulang agar lebih rapi, transparan, dan akuntabel. Dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan, kewenangan pengurusan cuti tersebut akan dikembalikan sepenuhnya kepada Sekjen yang baru demi kelancaran operasional kepegawaian.
Melalui klarifikasi resmi ini, Kementerian PU berharap masyarakat tidak lagi termakan oleh disinformasi yang menyudutkan institusi di media sosial. Penertiban administrasi yang sedang berlangsung murni dilakukan demi menegakkan disiplin kerja dan mencegah manipulasi dokumen, tanpa pernah mengabaikan hak-hak kesehatan para pegawai yang benar-benar membutuhkan pertolongan medis.
