Pemasangan pagar pembatas dengan tinggi sekitar 2,5 hingga 3 meter di beberapa pusat perbelanjaan besar di wilayah Jakarta dan Surabaya tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sejumlah mal besar yang dilaporkan memasang pagar tinggi tersebut di antaranya adalah Mal Kota Kasablanka dan Gandaria City yang berlokasi di Jakarta. Langkah serupa juga terlihat di beberapa titik pusat perbelanjaan di Surabaya, seperti Pakuwon Mall Surabaya, Pakuwon City Mall, Royal Plaza, serta Tunjungan Plaza. Kehadiran pagar-pagar ini memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai alasan di balik langkah pengelola mal tersebut.
Merespons fenomena yang ramai diperbincangkan ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan rencananya untuk meminta pihak pengelola mal dan pusat perbelanjaan segera membongkar kembali pagar tinggi yang baru saja dipasang tersebut. Saat berada di kawasan Blok M, Jakarta, Pramono berjanji akan melakukan koordinasi intensif dengan jajaran TNI, Polri, serta aparat penegak hukum lainnya demi memastikan keamanan di wilayah ibu kota. Ia menekankan komitmennya untuk terus menjaga Jakarta agar selalu aman dan kondusif bagi masyarakat. Ia menduga bahwa pemasangan pagar ini berkaitan erat dengan desas-desus mengenai rencana aksi demonstrasi besar-besaran yang dikabarkan akan digelar pada bulan Agustus mendatang, sama seperti situasi pada tahun lalu.
Dugaan mengenai potensi unjuk rasa tersebut berkaca pada rentetan peristiwa yang terjadi pada tahun sebelumnya. Pada Agustus 2025, aksi demonstrasi berskala besar memang melanda akibat akumulasi kemarahan publik terhadap kenaikan tunjangan DPR serta tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Situasi kala itu kian memanas dan eskalasi massa semakin besar setelah terjadi sebuah insiden tragis pada 28 Agustus 2025. Dalam insiden tersebut, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan dilaporkan terlindas oleh kendaraan taktis milik kepolisian. Pengalaman masa lalu inilah yang disinyalir memicu kekhawatiran pengelola pusat perbelanjaan terhadap potensi dampak jika aksi serupa kembali terjadi.
KPK Sebut Fahd Arafiq Residivis Korupsi, Pastikan Perberat Hukuman
Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai tidak ada persoalan serius terkait pemasangan pagar tinggi di mal-mal tersebut. Saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Budi menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara langsung dengan berbagai asosiasi ritel dan pusat perbelanjaan, termasuk Hippindo, Apindo, dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI). Dari hasil koordinasi tersebut, ia menyimpulkan tidak ada isu krusial yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat. Senada dengan hal itu, Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja menjelaskan bahwa langkah pemasangan pagar tersebut diambil oleh pengelola demi menjaga ketertiban serta mengantisipasi kemungkinan dampak dari aksi unjuk rasa.
Alphonzus juga menekankan bahwa keberadaan pagar di pusat perbelanjaan sebenarnya bukanlah sebuah praktik yang benar-benar baru. Ia menyebutkan bahwa banyak mal atau pusat perbelanjaan yang sudah dilengkapi dengan pagar sejak awal masa pembangunannya. Sementara itu, bagi beberapa mal yang baru saja memasang pagar tersebut akhir-akhir ini, tujuannya murni untuk mengatur ketertiban di area internal serta mengendalikan akses keluar-masuk para pengunjung. Langkah ini dianggap sebagai bentuk antisipasi standar untuk memastikan keamanan operasional di dalam area perbelanjaan.
Komisi V DPR Bakal Bentuk Panja Usut Kecelakaan Kapal KM Virgo Transport 8
Dari sisi keamanan wilayah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa hingga saat ini pihak kepolisian belum menerima surat pemberitahuan resmi mengenai akan adanya rencana aksi massa. Kendati demikian, pihak kepolisian tidak tinggal diam dan terus melakukan pengawasan secara ketat. Direktorat Reserse Siber dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya secara aktif memantau berbagai selebaran digital maupun ajakan aksi yang beredar luas di media sosial guna mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini.
Untuk memastikan situasi keamanan tetap terkendali, Polda Metro Jaya terus menjalin kerja sama yang erat dengan Kodam Jaya. Sebagai langkah antisipasi lebih lanjut, Kapolda Metro Jaya telah membentuk tim khusus yang diberi nama Preventive Strike, yang terdiri dari sejumlah direktorat operasional. Tim ini disiapkan secara khusus untuk melakukan langkah mitigasi sejak dini guna mengantisipasi munculnya kelompok-kelompok yang berupaya memicu kerusuhan. Selain itu, patroli keamanan juga semakin ditingkatkan, terutama di wilayah-wilayah penyangga yang menjadi fokus pengamanan, termasuk kawasan perbatasan Bekasi dan Depok dengan Jawa Barat, serta perbatasan Tangerang dengan Banten.
