Gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengganjar warga dengan hadiah uang tunai apabila berhasil menangkap pelaku kejahatan jalanan memicu perdebatan hangat di ruang publik. Di satu sisi, langkah tersebut dipandang sebagai inovasi untuk menekan angka kriminalitas begal yang meresahkan. Namun di sisi lain, kebijakan ini memicu kecemasan mendalam dari pejabat pemerintah pusat hingga organisasi hak asasi manusia terkait potensi meluasnya aksi main hakim sendiri di tengah masyarakat.
Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, dan Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan imbauan secara langsung agar sayembara penangkapan begal tersebut ditinjau ulang dan tidak dilaksanakan. Yusril menyoroti tekanan kondisi perekonomian masyarakat yang sedang sulit saat ini. Dalam situasi tersebut, iming-iming imbalan uang tunai sebesar Rp5 juta hingga Rp10 juta dikhawatirkan dapat memicu warga bergerak tanpa kendali, bahkan siap membawa alat pembelaan diri seperti golok dan pentungan untuk berburu pelaku kejahatan. Menurutnya, kepanikan dan antusiasme warga ini sangat berisiko menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan orang tak bersalah yang dituduh secara sembarangan sebagai begal.
Pemerintah Tetapkan Tarif Baru Layanan Hukum demi Lindungi UMKM dan Musisi
Kritik senada juga dilayangkan oleh Amnesty International Indonesia melalui Direktur Eksekutifnya, Usman Hamid. Usman menegaskan bahwa penanganan kejahatan jalanan yang kerap menggunakan senjata tajam dan menelan korban jiwa鈥攖ermasuk dari pihak kepolisian鈥攎erupakan tugas pokok aparat yang berwenang dan terlatih. Melibatkan warga sipil tanpa pembekalan dan pelatihan keamanan dinilai sangat berisiko melegitimasi aksi main hakim sendiri di lapangan. Usman menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kapolda Jabar lebih memfokuskan energi pada penguatan sistem keamanan, seperti memperbanyak patroli, memperluas jaringan CCTV terintegrasi, memperbaiki penerangan di jalan-jalan rawan, mempercepat respons atas laporan warga, serta mengusut tuntas jaringan penadah barang curian.
Menjawab berbagai kritik tersebut, Dedi Mulyadi memberikan penjelasan mengenai alasan di balik pengumuman sayembara menangkap begal, copet, hingga jambret itu. Dedi mengklaim bahwa dana imbalan bernilai Rp5 juta hingga Rp50 juta sengaja disiapkan bukan untuk memprovokasi tindakan main hakim sendiri, melainkan sebagai pemicu agar masyarakat lebih aktif dan peduli menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ia juga menegaskan adanya syarat yang sangat ketat untuk mengklaim hadiah tersebut. Pelaku kejahatan harus diserahkan kepada aparat kepolisian dalam keadaan hidup, dan uang imbalan baru bisa dicairkan setelah pelaku secara resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak penegak hukum.
Langkah Senyap Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Menuju Sel Tahanan KPK
Di tengah keraguan dari berbagai pihak, Kapolda Jawa Barat Irjen Pipit Rismanto justru menyambut baik inisiatif sayembara tersebut. Pipit menilai langkah yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat merupakan bentuk dorongan positif agar masyarakat semakin termotivasi untuk bahu-membahu menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Tarik-menarik pandangan ini memperlihatkan tantangan nyata dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, yakni bagaimana meningkatkan kewaspadaan publik tanpa mengabaikan batas-batas hukum dan keselamatan warga sipil.
