Pemerintah menggulirkan program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui penyediaan fasilitas pendidikan gratis dengan sistem asrama. Melalui skema ini, anak-anak dari keluarga tidak mampu memperoleh akses pembelajaran formal sekaligus lingkungan tinggal yang menunjang pembentukan karakter dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program ini secara spesifik ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Anak dari keluarga di luar kategori sasaran tersebut dipastikan tidak dapat mendaftar.
Kebijakan seleksi memprioritaskan desil 1 sebagai sasaran utama. Pendaftaran untuk kelompok desil 2 baru dibuka jika kuota desil 1 belum terpenuhi. Pemerintah menegaskan batas maksimal peserta hanya mencakup desil 2, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menargetkan penghentian transmisi kemiskinan dari orang tua kepada anak melalui jalur pendidikan.
Berita Duka, Akademisi dan Penulis Airlangga Pribadi Kusman Meninggal Dunia
Kapasitas dan Tantangan Akses Pendidikan
Kementerian Sosial mencatat masih terdapat sekitar 4,1 juta anak di Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan. Di sisi lain, daya tampung Sekolah Rakyat saat ini baru mencapai 43 ribu siswa. Pemerintah menetapkan target peningkatan kapasitas hingga mencapai 1 juta siswa pada tahun 2029 demi memperkecil kesenjangan akses tersebut.
Untuk mengejar target jangka panjang, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan siap bangun guna mendirikan fasilitas Sekolah Rakyat baru.
Pelecehan Seksual di SMAN 1 Pamanukan, Guru Jadi Tersangka, Kini Dinonaktifkan
Dukungan Lahan di Sejumlah Daerah
Sejumlah pemerintah daerah mulai menyiapkan lokasi pembangunan. Pemerintah Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, telah menyediakan lahan seluas 8,6 hektare di Simaeasi, Kecamatan Mandrehe. Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu mencatat bahwa dari total sekitar 97.856 jiwa penduduk di wilayahnya, sebanyak 22,47 persen masih tergolong miskin.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah turut menyiapkan aset tanah untuk program serupa. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armunanto menyatakan lahan seluas 6,75 hektare telah disiapkan di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, untuk pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat.
