Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dede Yusuf mengusulkan pemangkasan dan efisiensi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap kantor kecamatan. Dede menilai keberadaan aparatur di tingkat kecamatan kini tidak perlu terlalu banyak dan cukup diisi oleh 15 hingga 20 orang saja.
Usulan tersebut disampaikan Dede dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada Senin (24/8/2026). Dede menyoroti kondisi saat ini di mana jumlah ASN yang berkantor di tingkat kecamatan masih dapat mencapai 40 hingga 50 orang. Menurutnya, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi seharusnya dapat mengefisienkan jumlah personel birokrasi di tingkat kewilayahan tersebut sehingga instansi tidak lagi memerlukan puluhan staf.
Digitalisasi, Pemanfaatan AI, dan Satu Data
Dalam paparannya, Dede mencontohkan bagaimana kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dapat mengambil alih tugas-tugas administratif teknis. Pekerjaan seperti pembuatan bahan presentasi yang sebelumnya masih mempekerjakan dua sampai tiga orang, kini sudah dapat digarap secara menyeluruh menggunakan bantuan teknologi AI.
Penasihat Presiden Ungkap Buruh Jabatex Tunggu Pesangon 12 Tahun Tak Cair
Selain integrasi AI, Dede juga menyinggung langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang saat ini tengah merancang identitas digital. Sistem identitas digital ini nantinya akan terintegrasi langsung dengan program 'satu data'. Melalui rangkaian digitalisasi dan pemadanan data tersebut, proses birokrasi dan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan diyakini dapat berjalan jauh lebih ringkas tanpa memerlukan keterlibatan puluhan pegawai secara konvensional.
Fenomena Viral dan Penerapan Manajemen Talenta
Pada kesempatan yang sama, Dede turut menyoroti fenomena serta persepsi publik terhadap kinerja penanganan masalah oleh pemerintah. Ia menyinggung keberadaan meme yang marak beredar di masyarakat dengan narasi 'Daripada lapor ke pemerintah, lebih baik viralkan'. Dede mengkritisi pola di mana pemerintah terkesan baru seolah-olah bergerak atau berbuat tindakan nyata setelah suatu persoalan menjadi viral di ruang publik.
Prabowo Beri Dukungan Penanganan Karhutla Kalteng dengan 3 Helikopter dan 200 Pompa Air
Agar pelayanan publik tidak tertinggal, Dede meminta pemerintah mendorong ASN bekerja lebih gesit, profesional, dan adaptif. Langkah pembenahan birokrasi ini dinilai harus bertumpu pada penerapan manajemen talenta yang konsisten dengan menerapkan prinsip the right man in the right place. Dengan penempatan kompetensi yang tepat, efisiensi jumlah ASN diharapkan dapat berdampak nyata pada peningkatan kinerja instansi pemerintah serta mutu pelayanan kepada masyarakat.
