Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara terus bersolek seiring dengan percepatan berbagai proyek infrastruktur. Langkah ini dilakukan guna mengejar target besar IKN sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028. Evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan pembangunan IKN Nusantara menunjukkan tren positif, baik dari sisi realisasi anggaran negara maupun ketertarikan investasi swasta dan kemitraan daerah.
Evaluasi fisik Tahap II yang digelar di Multifunction Hall, Gedung Kemenko 1 KIPP IKN pada Selasa, 14 Juli 2026, memetakan capaian proyek APBN. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat 78 dari 90 paket pekerjaan fisik telah rampung, sedangkan 12 sisanya masih dikonstruksi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menyelesaikan 11 dari 12 paket kelolaannya, dengan satu paket masih dalam tahap konstruksi. Sementara itu, di bawah APBN yang dikelola Otorita IKN, sembilan paket kerja fisik selesai pada 2025, 15 paket dalam tahap konstruksi, dan 16 paket sedang memasuki persiapan lelang.
Kemendagri Perluas Akses Layanan Publik Tanpa Fotokopi KTP Lewat IKD
Dampak dari kemajuan ini terlihat dari lonjakan investasi. Realisasi investasi swasta kini menyentuh Rp 74,54 triliun dari 67 pelaku usaha yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sembilan proyek swasta telah selesai dibangun dan enam lainnya sedang berjalan. Di sisi lain, proyek dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) bernilai Rp 134,25 triliun untuk 13 proyek prakarsa, yang mencakup tujuh sektor hunian dan enam sektor jalan. Beberapa di antaranya adalah persiapan pembangunan 108 unit rumah tapak oleh PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun oleh PT Nindya Karya.
Magnet pembangunan ini juga memicu penjajakan kerja sama dari berbagai daerah. Pada Kamis, 6 Agustus 2026, Ahmad Luthfi memimpin delegasi Jawa Tengah untuk mengunjungi Otorita IKN. Kunjungan ini turut didampingi oleh Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman, Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma, dan Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani. Mereka menjajaki peluang kolaborasi industri furnitur asal Jawa Tengah untuk IKN. Menanggapi hal ini, Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa insentif fiskal akan diberikan jika Jawa Tengah resmi menjadi mitra Otorita IKN.
Evaluasi Pembangunan IKN Nusantara Tahap Kedua Menuju Target Ibu Kota Politik 2028
Langkah berikutnya berfokus pada penguatan sinergi dengan wilayah penyangga terdekat. Basuki Hadimuljono mendeskripsikan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai daerah asal, terdekat, sekaligus mitra dari IKN. Penyelarasan program pembangunan daerah terus diupayakan agar tidak bertentangan dengan rencana pembangunan ibu kota baru. Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, menekankan pentingnya keselarasan ini untuk menghindari konflik tata ruang. Di lapangan, Otorita IKN telah menginisiasi revitalisasi Pasar Sepaku pada 2025 dan merencanakan pembangunan Jalan Sotek-Bongan untuk menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten Kutai Barat.
