Pemerintah tengah mematangkan integrasi jaminan kesehatan nasional ke dalam berbagai layanan publik, termasuk permohonan Surat Izin Mengemudi. Syarat buat SIM baru pakai BPJS Kesehatan direncanakan berlaku secara nasional untuk mendorong kepesertaan aktif di seluruh Indonesia setelah melalui rangkaian uji coba di beberapa wilayah.
Apakah kepesertaan JKN aktif sudah menjadi syarat resmi pembuatan SIM?
Secara regulasi, kewajiban ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang berlaku sejak 6 Januari 2022. Pada poin 25 aturan tersebut, Presiden menginstruksikan Kapolri menyempurnakan regulasi agar pemohon SIM, STNK, dan SKCK dipastikan terdaftar sebagai peserta aktif JKN. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menyatakan penerapan syarat ini akan diberlakukan nasional setelah uji coba. Tahap uji coba sebelumnya telah dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, dan disusul titik berikutnya di wilayah Jawa.
Mengapa status kepesertaan aktif BPJS Kesehatan diwajibkan untuk layanan publik?
Mekanisme Pengajuan BPJS Kesehatan PBI APBN Lewat DTKS dan Ketentuan Kepesertaannya
Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan kesehatan masyarakat. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito memaparkan bahwa lembaga tersebut menghadapi defisit pembiayaan lebih dari Rp2 triliun setiap bulan. Saat ini biaya pelayanan kesehatan mencapai sekitar Rp500 miliar per hari atau Rp16,5 triliun per bulan, sedangkan iuran yang terkumpul rata-rata hanya Rp14 triliun per bulan. Meski total kepesertaan telah mencapai 285 juta jiwa lebih atau mencakup 98,8 persen penduduk, sebanyak 54 juta peserta tercatat berstatus nonaktif akibat menunggak iuran.
Layanan publik apa saja selain SIM yang mewajibkan status BPJS aktif?
Kewajiban kepesertaan aktif sudah lebih dulu berjalan pada penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan pengurusan sertifikat tanah di Kementerian Agraria. Selain SIM dan STNK, BPJS Kesehatan juga mempertimbangkan syarat keaktifan kartu untuk keperluan administrasi paspor, keberangkatan haji dan umrah, pendaftaran masuk perguruan tinggi, hingga pembelian tiket pesawat.
Aturan Iuran BPJS Kesehatan Terbaru dan Ketentuan Layanan JKN
Bagaimana kesiapan regulasi kepolisian dan tindak lanjut bagi masyarakat?
Penerapan aturan pada layanan lalu lintas membutuhkan revisi aturan teknis kepolisian, khususnya penyempurnaan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Anggota Kompolnas Poengky Indarti turut mendukung langkah penguatan jaminan sosial melalui integrasi administrasi publik ini, berkaca pada penerapan nomor jaminan sosial di negara lain. Bagi masyarakat yang berencana mengajukan permohonan SIM baru, langkah terpenting adalah memeriksa status kepesertaan JKN secara mandiri dan menyelesaikan tunggakan jika kartu berada dalam status tidak aktif.
