Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sejak Oktober 2022 menjadi landasan yuridis tata kelola data di Indonesia. Meski demikian, kerentanan siber masih menjadi tantangan nyata. Indonesian Cyber Security Forum mencatat pada 2024 bahwa lebih dari 2,3 miliar data yang diduga milik warga Indonesia beredar di forum gelap dalam rentang tiga tahun terakhir. Sepanjang 2023 saja, sekitar 409 juta data mengalami kebocoran, termasuk data dari PLN Mobile, BPJS Kesehatan, hingga platform niaga elektronik berskala besar.
Catatan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) pada Januari 2024 turut menunjukkan 668 juta data pribadi dari enam platform digital besar bocor ke publik, memuat riwayat transaksi, data biometrik, nomor kartu keluarga, serta nomor identitas kependudukan. Kerentanan ini berbanding lurus dengan hasil Indeks Literasi Digital Indonesia 2023 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo), yang mencatatkan skor keseluruhan 3,65 dari skala 5, dengan indikator keamanan digital menempati posisi terendah pada angka 3,12. Implementasi kewajiban kepatuhan pengendali data pribadi UU PDP Kementerian Kominfo dan instansi pengawas menjadi sorotan di tengah tingginya risiko kebocoran tersebut.
Siapa Subjek Data dan Apa Saja Klasifikasi Data dalam UU PDP?
Berdasarkan Pasal 1 UU No. 27 Tahun 2022, Subjek Data Pribadi didefinisikan sebagai orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
Undang-undang membagi klasifikasi data pribadi ke dalam dua kategori, yakni: - Data pribadi umum - Data pribadi spesifik
Strategi dan Langkah Komdigi dalam Penanganan Konten Judi Online dan Keamanan Siber
Apa Kewajiban Pengendali Data Saat Terjadi Kegagalan Pelindungan?
Pengendali data pribadi memikul tanggung jawab hukum atas keamanan informasi yang dikelolanya. Salah satu ketentuan penting adalah kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Subjek Data Pribadi apabila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi pada sistem yang dikelolanya.
Bagaimana Hasil Pengawasan Kepatuhan Platform Digital oleh Pemerintah?
Berdasarkan laporan data Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), layanan PDP menerima 342 aduan sepanjang Oktober 2024 hingga November 2025. Dari jumlah aduan tersebut, 41 persen berkaitan langsung dengan masalah pelindungan data pribadi. Pada kurun waktu yang sama, terdapat 483 konsultasi yang ditangani, dengan 89 persen di antaranya berfokus pada isu PDP.
Dalam pemeriksaan kepatuhan terhadap 350 sampel platform digital yang terdiri dari 280 situs web dan 70 aplikasi peranti bergerak (mobile), otoritas mencatat: - Platform situs web: Ditemukan 115 potensi pelanggaran kepatuhan dengan rasio temuan sebesar 41 persen. - Platform aplikasi digital: Ditemukan 24 potensi pelanggaran kepatuhan dengan rasio temuan sebesar 34 persen.
Perluasan Jaringan 5G Komersial dan Penataan Spektrum Frekuensi Komdigi untuk Pemerataan Akses Nasional
Rasio ini menunjukkan tingkat kerentanan pelindungan data pribadi yang lebih tinggi pada platform berbasis situs web dibandingkan aplikasi digital.
Mengapa Struktur Lembaga Pengawas Independen Masih Menjadi Perdebatan?
Efektivitas penegakan regulasi masih menghadapi kendala kelembagaan. Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan urgensi penguatan UU No. 27 Tahun 2022 melalui peresmian otoritas pengawas independen.
Kendati UU PDP telah berlaku sejak Oktober 2022, struktur kelembagaan otoritas pengawas independen hingga kini masih berada dalam pembahasan internal pemerintah tanpa kepastian penetapan resmi.
