Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor pada Senin (14/9/2026). Penindakan di instansi pertanahan tersebut menjadi operasi tangkap tangan ke-20 yang dilakukan lembaga antirasuah sejak awal tahun 2026.
Ketua KPK Setyo Budiyanto membenarkan pelaksanaan giat penindakan tersebut dan menyatakan bahwa tim penyidik masih melakukan pendalaman atas peristiwa penangkapan itu. "Benar, masih pendalaman," kata Setyo. Ia menyebutkan pihak yang disasar dalam giat ini mencakup unsur dari internal kantor pertanahan beserta beberapa pihak eksternal terkait.
Setelah operasi berlangsung, KPK memiliki batas waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif sekaligus menentukan status hukum dari pihak-pihak yang telah diamankan di BPN Kabupaten Bogor.
Sosok Lampri, Dirjen Pengendalian Tanah dan Ruang ATR yang Ditangkap KPK
Rangkaian OTT KPK Sepanjang 2026
Penindakan di Kabupaten Bogor ini menambah rentetan 19 operasi tangkap tangan yang sebelumnya telah dilancarkan KPK sejak Januari 2026. OTT pembuka berlangsung pada 9–10 Januari dengan menangkap delapan orang atas dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara periode 2021–2026. Masih pada Januari, KPK melanjutkan OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi serta Bupati Pati Sudewo.
Memasuki Februari 2026, KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin Kalimantan Selatan, disusul penangkapan terhadap Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai yang saat itu menjabat Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat. OTT keenam di bulan yang sama menyasar Ketua Pengadilan Negeri Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan.
Pada Maret 2026 yang bertepatan dengan bulan Ramadan, tiga operasi tangkap tangan menyasar tiga kepala daerah, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman. Pada April 2026, KPK menjaring Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo sebagai OTT ke-10, sebelum nihil operasi di bulan Mei.
OTT di BPN Kabupaten Bogor, KPK Sita 20 Koper Uang Ratusan Miliar
Gelombang penindakan berlanjut pada Juni 2026. Operasi KPK memicu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim serta Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menyerahkan diri. Pada bulan tersebut, KPK juga menangkap Bupati Muara Enim Edison dan seorang ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melalui operasi pengembangan.
Pada Juli 2026, KPK menggelar OTT ke-15 hingga ke-18 yang menjaring empat kepala daerah: Bupati Langkat Syah Afandin (Ondim), Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro. Sebelum OTT di Bogor, operasi ke-19 berlangsung pada Agustus 2026 dengan menangkap jajaran Rektorat Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
