Lockheed Martin Kantongi Kontrak Rudal Patriot Senilai Rp1.054 Triliun dari Angkatan Darat AS

Kesepakatan baru antara Angkatan Darat AS dan Lockheed Martin ini merupakan perubahan besar dari rencana pengadaan sebelumnya. Kontrak ini secara resmi memodifikasi perjanjian berdurasi satu tahun yang bernilai US$4,7 miliar atau sekitar Rp84,6 triliun. Melalui modifikasi tersebut, kerja sama ini diubah menjadi perjanjian jangka panjang dengan durasi tujuh tahun yang mencakup pengadaan rudal Patriot untuk rentang tahun fiskal 2026 hingga 2032.

Kontrak bernilai fantastis itu muncul ketika stok persenjataan Amerika Serikat terus mengalami tekanan berat. Penurunan stok ini diakibatkan oleh besarnya pasokan senjata yang dikirimkan ke negara-negara sekutu, serta penggunaan amunisi secara masif dalam berbagai operasi militer Washington sendiri. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong Pentagon untuk segera mempercepat produksi rudal pertahanan udara dan senjata berpemandu presisi demi mengisi kembali persediaan yang kian menipis.

Baca Juga

Rudal Rusia Hantam Kyiv dan Lviv, Fasilitas Kota hingga Apartemen Warga Rusak Parah

Dengan adanya kepastian pendanaan baru ini, Lockheed Martin menyatakan rencana mereka untuk mempercepat pencapaian target produksi perusahaan. Raksasa pertahanan tersebut menargetkan untuk melipatgandakan kapasitas produksi rudal Patriot PAC-3 MSE pada akhir tahun 2030 mendatang. Sebelumnya, perusahaan juga telah menetapkan target untuk meningkatkan produksi rudal Patriot PAC-3 hingga menyentuh angka 2.000 unit per tahun.

Untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi yang sangat masif tersebut, Lockheed Martin akan memperluas operasionalnya secara signifikan. Salah satu langkah konkretnya adalah dengan menambah jumlah pekerja di fasilitas mereka yang berlokasi di Camden, Arkansas. Jumlah tenaga kerja di fasilitas tersebut akan ditingkatkan sekitar 50 persen, yaitu dari yang semula 1.200 karyawan menjadi sekitar 1.850 orang.

Selain penambahan tenaga kerja, perusahaan juga telah menyiapkan alokasi investasi yang sangat besar, yakni antara US$8 miliar hingga US$9 miliar atau sekitar Rp144 triliun hingga Rp162 triliun hingga tahun 2030. Investasi ini disiapkan secara khusus untuk memodernisasi lebih dari 20 fasilitas produksi di berbagai wilayah Amerika Serikat. Upaya modernisasi tersebut juga mencakup rencana pembangunan pusat produksi amunisi baru yang akan ditempatkan di Alabama dan Arkansas.

Baca Juga

AHY Tegaskan Pentingnya Data Empiris Lapangan untuk Kebijakan Transmigrasi

Kebutuhan mendesak untuk meningkatkan produksi persenjataan ini sejalan dengan kekhawatiran terhadap ketersediaan sistem pertahanan udara. Lembaga kajian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) memperkirakan bahwa saat ini militer Amerika Serikat hanya memiliki kurang dari 1.000 rudal Patriot dan kurang dari 250 rudal THAAD yang berada dalam kondisi siap untuk digunakan. Kedua sistem pertahanan tersebut diketahui telah dipakai secara intensif dalam berbagai operasi militer di kawasan Timur Tengah.

Di sisi lain, pengawasan terhadap perusahaan kontraktor pertahanan juga semakin diperketat oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada bulan Januari lalu, Presiden Donald Trump telah menandatangani sebuah perintah eksekutif baru. Kebijakan tersebut secara khusus dirancang untuk mengidentifikasi perusahaan kontraktor pemerintah yang dinilai berkinerja buruk dalam memenuhi kontrak, namun tetap membagikan keuntungan finansial kepada para pemegang sahamnya.

Sementara itu, di tengah lonjakan belanja militer secara global, negara sekutu seperti Inggris mulai mengambil langkah pendanaan alternatif. Inggris dikabarkan mulai mewacanakan penerbitan kembali obligasi perang atau war bond guna membantu membiayai peningkatan anggaran pertahanan mereka. Instrumen keuangan tersebut sebelumnya pernah digunakan oleh London pada saat Perang Dunia I untuk menghimpun dana dari masyarakat luas, meskipun dalam perjalanannya nilai investasi tersebut sempat tergerus oleh inflasi dan perubahan kebijakan pemerintah.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap